Jakarta – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawal secara penuh pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Program strategis ini merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian dari percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
“Dari Kemendagri, ada Pak Direktur (Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) yang selalu ditugaskan Bapak Menteri untuk mengawal semua proses pembangunan yang ada di daerah,” kata Ribka saat memimpin Rapat Persiapan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Papua Pegunungan di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025.
Ribka menjelaskan, hasil rapat teknis tersebut akan dilaporkan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait, sebelum akhirnya diteruskan kepada Presiden. Menurutnya, hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai target.
“Bagaimana kita menggambarkan proses yang sudah kami lakukan di Wamena. Semua tahapan yang sudah dikerjakan itu harus direkam. Itu akan menjadi gambaran nyata setelah Pak Menteri mendapat arahan dari Pak Presiden, langsung ada tindak lanjut kerja,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Ribka juga menyoroti pentingnya kesiapan teknis. Mulai dari penyusunan regulasi, administrasi, hingga detail teknis seperti roadmap pembangunan, tipe rumah yang akan dibangun, serta estimasi biaya.
Menurutnya, koordinasi erat antara Kemendagri dan Kementerian PKP sangat diperlukan agar pembangunan bisa terealisasi sesuai jadwal.
“Nanti teknisnya akan dikerjakan teman-teman Kementerian PKP. Kemendagri hanya mendampingi. Apa yang bisa kita bantu, akan kita bantu. Jadi kita koordinasi,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian PKP, antara lain Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Andriansyah, Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola Dwi Saponingrum, serta Direktur Keterbukaan Publik Julisa. Kehadiran para pejabat lintas kementerian ini menjadi bukti bahwa program perumahan di Papua Pegunungan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut transparansi, tata kelola, serta keberlanjutan jangka panjang.
