Cirebon – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas daerah. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kondisi Terkini Kabupaten Cirebon di Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Rabu 3 September 2025.
Bima menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar seluruh unsur Forkopimda mulai dari kepala daerah, TNI, Polri, hingga kejaksaan senantiasa aktif, kompak, dan harmonis dalam menjalankan perannya. Menurutnya, koordinasi yang solid akan membuat berbagai persoalan di daerah bisa diselesaikan lebih cepat dan efektif.
“Kalau Forkopimda solid, enggak ada yang enggak bisa selesai. Semua bisa diselesaikan, asalkan kompak,” kata Bima, sembari mengingatkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor.
Menurut Bima, kepala daerah memiliki peran sentral sebagai pengendali harmonisasi Forkopimda. Ia mendorong agar bupati maupun wali kota mampu menjaga komunikasi intensif, membangun sinergi, serta memastikan kerja sama berjalan taktis dan strategis.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di daerah. Dari tokoh pesantren, mahasiswa, LSM, hingga pelaku usaha, semuanya disebut berperan penting dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Pak Menteri juga ingatkan seluruh kepala daerah untuk lebih rajin membangun komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat,” jelas Bima.
Bima mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang aktif menyelenggarakan kegiatan sosial seperti doa lintas agama maupun bakti sosial. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi sarana efektif mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kegiatan semacam itu tetap dijalankan dengan hati-hati.
“Jangan sampai menimbulkan kericuhan atau gesekan karena rebutan bantuan,” tegasnya.
Bima juga menyoroti meningkatnya sensitivitas publik terhadap gaya hidup pejabat. Ia meminta seluruh aparatur pemerintahan untuk mengedepankan kesederhanaan, menghindari gaya hidup berlebihan, serta membatasi kegiatan seremonial yang dinilai kurang bermanfaat.
Selain itu, Kemendagri juga memutuskan menunda sementara izin perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah maupun anggota DPRD. Langkah ini diambil untuk memastikan pejabat tetap siaga di wilayah masing-masing menghadapi dinamika yang berkembang.
“Kalau Pak Bupatinya stand by, otomatis jajaran OPD juga ikut siaga. Camat, lurah, semua pasti fokus di wilayah,” tandas Bima.
