Papua – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah nyata untuk memberdayakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Menurutnya, program ini akan melibatkan secara aktif para pengusaha OAP, sehingga generasi muda Papua dapat tumbuh mandiri dan memiliki kesempatan mengelola pembangunan di tanahnya sendiri.

“Itu diperuntukkan oleh pengusaha Orang Asli Papua. Jadi anak-anak Papua bagaimana bisa bertumbuh, jadi pemberdayaan,” ujar Ribka usai Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Rabu 13 Agustus 2025.

Ribka menjelaskan, seluruh mekanisme pembangunan telah diatur secara ketat, mulai dari dokumen hingga persyaratan lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mengantisipasi hambatan di lapangan, pemerintah telah menurunkan tim Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna meninjau dan memetakan kondisi di tiap kabupaten.

Baca Juga :  Ketum FRJRI El Koko Hariyono SH Beserta Jajaran Ucapkan Selamat dan Sukses Kepada Irjen Pol Nanang Avianto Sebagai Kapolda Jatim

“Sudah diketahui sedikitnya beberapa masalah dan karakteristik daerah-wilayah masing-masing. Dilakukanlah mitigasi bagaimana caranya melakukan penanganan terhadap masalah-masalah yang ada,” ungkapnya.

Ribka berharap setiap rumah yang dibangun dilengkapi fasilitas esensial seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan listrik. Tak hanya itu, ia mendorong masuknya program lintas kementerian untuk melengkapi kebutuhan warga, mulai dari bantuan sosial, pertanian, perikanan, hingga pengembangan rumah sehat.

“Arahan Bapak Presiden itu 3T dimulai dari daerah, dari perdesaan. Kalau rumahnya bagus, fasilitasnya lengkap, lalu ada koperasi desa masuk, ini akan luar biasa dampaknya,” tuturnya.

Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu quick win kementerian baru. Ribka menegaskan, pembangunan ini tidak boleh dicederai dengan pungutan liar maupun kepentingan politik.

Baca Juga :  Transformasi Polri di Era 4.0: Responsivitas, Inovasi, dan Kepercayaan Publik

“Kita di Papua mulai dari Papua Pegunungan. Kalau pilot project ini berhasil, Papua wilayah lain juga bisa kita lakukan. Ini sesuatu yang harus dikerjakan cepat, maka timnya kita bentuk cukup besar,” tegasnya.

Ariesto Pramitho Ajie

Kaperwil Jabodetabek

By Cahyo