Jakarta – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya komitmen nyata pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung isu lingkungan hidup, terutama dalam bentuk pendanaan yang konkret dan berkelanjutan. Pesan itu disampaikannya saat menjadi pembicara di Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis 2025, Selasa 5 Agustus 2025, di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Dalam forum yang mengangkat tema “Memperkuat Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Pendanaan Inovatif di Daerah”, Bima Arya mengajak para kepala daerah untuk berhenti menganggap isu perubahan iklim sebagai wacana belaka. Ia mengingatkan bahwa dunia sedang memasuki fase yang lebih ekstrem dari sekadar pemanasan global kita kini menghadapi “global boiling.”
“Global warming to global boiling. Itu bukan sekadar istilah dramatis. Itu panggilan untuk bertindak. Kalau para aktivis bisa bersuara lantang, seharusnya kita yang di pemerintahan punya kesadaran yang sama atau bahkan lebih kuat,” tegas Bima.
Bima menyebut tokoh-tokoh seperti Greta Thunberg dan komunitas lokal seperti Pandawara Group sebagai suara penting yang perlu didengar. Kritik tajam mereka, lanjutnya, menunjukkan bahwa public terutama generasi muda tak lagi sabar menunggu perubahan lambat dari para pemangku kebijakan.
“Anak-anak muda ini bukan cuma bikin konten. Mereka sedang berteriak, mengingatkan kita untuk bertindak sebelum terlambat. Dan kita, sebagai pejabat publik, harus peka terhadap suara-suara itu,” katanya.
Bima Arya juga memberi peringatan serius, mimpi menuju Indonesia Emas 2045 bisa kandas jika pembangunan masih bertumpu pada pola lama yang mengabaikan keberlanjutan. Ia menegaskan bahwa transisi energi, hilirisasi ramah lingkungan, dan pemahaman mendalam tentang carbon trading harus menjadi prioritas, bukan pilihan.
Wamendagri mendorong agar DPRD di seluruh Indonesia mulai mengetuk palu anggaran yang berpihak pada bumi. Menurutnya, dukungan nyata terhadap program ekologis tak bisa hanya berhenti di level seremoni seperti Earth Hour atau Car Free Day.
“Ini bukan cuma soal lampu mati satu jam di balai kota. Tapi soal pesan kuat, soal keberlanjutan, soal konsistensi kebijakan,” ujarnya dengan tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa komitmen daerah terhadap lingkungan dapat dilihat dari data nyata di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Anggaran yang minim hanya akan menunjukkan bahwa isu lingkungan masih belum menjadi prioritas.
Menurut Bima Arya, yang dibutuhkan saat ini adalah “Green Leadership”, yaitu model kepemimpinan yang menjadikan keberlanjutan sebagai inti dari semua kebijakan.
“Ini bukan tentang tampil baik di hadapan kementerian, tapi tentang menyelamatkan masa depan bersama. Kita butuh pemimpin yang tidak hanya pintar membangun, tapi juga sadar untuk menjaga,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Bima Arya menyerahkan penghargaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) kepada sejumlah pemerintah daerah yang dinilai berprestasi dalam mendukung agenda lingkungan, yakni Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Siak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Maros dan Kota Sabang
Turut hadir dalam acara ini antara lain Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Inisiator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis R. Alam Surya Putra, Country Representative The Asia Foundation Hana A. Satriyo, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
