Jakarta – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih melalui dukungan regulasi. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah penerbitan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman bagi pengelola koperasi.
Hal ini disampaikan Bima saat menghadiri Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional di Bidang Pangan, yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis 21 Agustus 2025.
Menurut Wamendagri, SE yang direncanakan Kemendagri akan menjadi panduan bagi Satuan Tugas (Satgas) dan kepala daerah dalam mengidentifikasi aset daerah yang dapat digunakan untuk operasional Kopdeskel Merah Putih. Dengan regulasi yang jelas, proses teknis pelaksanaan koperasi di desa dan kelurahan diharapkan berjalan lebih optimal.
“Dukungan regulasi ini akan mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih, sehingga manfaat bagi masyarakat bisa segera dirasakan,” ujarnya.
Selain regulasi, Kemendagri juga menitikberatkan pada penguatan SDM. Bima menjelaskan, koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dilakukan untuk penempatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang akan mendukung pengurus Kopdeskel Merah Putih.
“Penempatan ini menyesuaikan kebutuhan di tiap koperasi, baik dari kuantitas maupun kompetensi yang diperlukan. Artinya, SDM yang ditempatkan memiliki kualifikasi yang sesuai dan berguna bagi pengurus koperasi,” jelasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, para pejabat kementerian/lembaga, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jatim.
