Jayapura – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara resmi melepas distribusi logistik untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di Ex Terminal Entrop, Kota Jayapura. PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pentingnya menjalankan ulang proses demokrasi secara bersih dan transparan.
Dalam sambutannya, Ribka Haluk menyampaikan pesan mendalam, PSU bukan sekadar proses pengulangan teknis, melainkan kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Papua mampu menjadi barometer demokrasi yang sehat dan bermartabat.
“Mari kita jadikan PSU ini sebagai momentum pembuktian bahwa Papua bisa jadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi Indonesia. Proses ini harus kita kawal bersama dengan integritas, tanggung jawab, dan semangat gotong royong,” tegas Ribka.
Apresiasi disampaikan kepada seluruh pihak yang bekerja keras mempersiapkan PSU, mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat. Ribka menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan PSU bergantung pada sinergi lintas sektor dan semangat kolektif untuk menjaga keadilan pemilu.
Ia juga mengingatkan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta integritas KPU dan Bawaslu agar tidak membuka celah sekecil apa pun bagi manipulasi, pelanggaran, atau tekanan dalam proses pemungutan suara.
Ribka secara langsung mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya warga Jayapura, untuk ikut ambil bagian dalam PSU.
“Mari kita datang ke TPS, gunakan hak suara dengan bijaksana, dan tunjukkan bahwa Papua adalah rumah bagi rakyat yang cinta damai dan menjunjung tinggi kedaulatan,” ajaknya penuh semangat.
Menyadari bahwa pelaksanaan PSU bukanlah kondisi ideal karena menyedot anggaran, tenaga, dan waktu Ribka menekankan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus memiliki dampak nyata dan berlandaskan moralitas publik.
“Uang PSU seharusnya bisa untuk bangun jalan, sekolah, air bersih. Maka, mari kita jaga amanah ini. Demokrasi bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana menjaga setiap suara rakyat dengan penuh hormat,” pungkasnya.
Pelaksanaan PSU di Papua bukan hanya menyangkut urusan politik, tetapi juga harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik. Semangat ini tidak boleh dicederai oleh praktik curang atau kelalaian apa pun.
“Biarlah PSU ini jadi simbol perubahan dan kepercayaan. Tuhan menyaksikan, dan rakyat menaruh harapan,” tutup Ribka dalam pidatonya yang mendapat apresiasi luas.
Acara pelepasan logistik ini turut dihadiri oleh para tokoh penting seperti Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni, Anggota KPU RI Iffa Rosita, Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta jajaran Forkopimda Provinsi Papua. Hadirnya mereka menjadi simbol kuat bahwa seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat bersatu untuk mewujudkan demokrasi yang bersih, damai, dan adil.
