Jakarta – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya kesiapan strategi mitigasi menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang di sejumlah daerah. Menurutnya, skema mitigasi yang matang diperlukan untuk mengantisipasi potensi PSU dan Pilkada berulang di masa mendatang.
“Untuk strategi upaya mitigasinya harus bagus, ini kita harus siapkan skema mitigasi. Misalnya ada PSU lagi, kita bisa antisipasi kira-kira apa yang kita lakukan untuk menghadapinya,” ujar Ribka dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan PSU dan Pilkada Ulang di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung A Lantai 1 itu, Ribka mengingatkan bahwa koordinasi lintas sektor baik vertikal antara pusat dan daerah, maupun horizontal antarinstansi adalah fondasi penting. Ia menekankan, koordinasi yang solid akan mempercepat persiapan sekaligus menjaga stabilitas keamanan saat pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang.
“Harus betul-betul kita siapkan, menutupi semua celah dari sisi keuangan, koordinasi lintas sektor, hingga keamanannya,” tegasnya.
Ribka juga mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk terus aktif memantau seluruh tahapan persiapan. Monitoring dan evaluasi (monev) yang berkesinambungan dinilai menjadi kunci untuk memastikan semua proses berjalan sesuai rencana.
“Terus meningkatkan monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi ya ini juga, seperti yang kita lakukan hari ini,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat Kemendagri serta perwakilan pemerintah daerah yang memiliki potensi penyelenggaraan PSU atau Pilkada Ulang. Selain memetakan tantangan, pertemuan juga membahas rekomendasi kebijakan yang lebih terstruktur untuk menghindari persoalan serupa di masa mendatang.
Langkah antisipatif itu dinilai penting mengingat PSU dan Pilkada Ulang kerap menimbulkan dinamika politik dan keamanan yang perlu dikelola dengan cermat. Pemerintah berkomitmen mendukung penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil, dan aman demi menjaga kepercayaan publik pada proses demokrasi.
Dengan kesiapan mitigasi yang komprehensif, diharapkan setiap daerah mampu menghadapi kemungkinan PSU atau Pilkada Ulang tanpa mengganggu stabilitas sosial dan tata kelola pemerintahan daerah.
