MINUT- liputanwartajatim.com, Situasi kembali agak memanas pasca pengumuman hasil seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pegawai Pemerintah dengan perikatan kontrak CASN-PPPK tahap II tahun 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut), di H-1 pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih,menuai kekecewaan dan tanya sejumlah perangkat Desa baik Sekertaris Desa dan perangkat Desa terutama yang paling memiriskan adalah honorer data base yang tidak Lolo seleksi. Kamis, 20/02/2025.
Sesuai liputan redaksi,ada beberapa sekertaris Desa yang memenuhi syarat dan perangkat Desa lainnya,mengaku pasrah karena berkas mereka sejak awal sudah di tolak BKPSDM Minut. Dari data terhimpun honorer data base yang sudah bekerja di atas 2 (dua) tahun bahkan lebih. Yang tidak lolos berkas,dimana yang paling dominan adalah dari satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di lingkup Pemkab Minut yang di ajukan oleh Pemkab Minut, melalui BKPSDM Minut.
Mengacu pada pesan Presiden RI Jenderal.Purn. Prabowo Subianto, bahwa di daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer namun jangan sampai ada pemecatan tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL), yang selanjutnya disarankan untuk mendaftar sebagai ASN/PPPK dan atau di akomodir sebagai ASN/PPPK paruh waktu dengan Link resmi BKN, agar statusnya tidak menjadi pengangguran yang hanya akan menambah beban Daerah dan Negara.
Para honorer yang tidak lulus berkas pada awalnya sangat senang dan menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan dimaksud dan dengan penggunaan aplikasi SSCASN sebagai aplikasi resmi diakui sebagai milik dan dibayar oleh Negara, sehingga transparansi dan hasilnya diakui dan mana saat pengajuan berkas pendaftaran,dokumen mereka sudah di resume dan valid terdata di aplikasi SSCASN resmi BKN.
Didapati informasi bahwa di antara para honorer data base Sat Pol PP yang dilengserkan itu diantaranya ada honorer yang tercatat sebagai anggota personil komando cadangan (Komcad) bela negara sebagaimana program kebijakan Jenderal.Purn. Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI sebelum dipercayakan rakyat Indonesia menjadi Presiden RI ke 8.
Sejumlah honorer data base dari instansi dimaksud, saat ini sudah saling berkomunikasi dan akan siap berunjuk rasa apabila keluhan mereka tidak diperhatikan. Para honorer data base ini hanya meminta keadilan dan transparansi serta akan memohon kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang terpilih dan juga kepada Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara terpilih sebagaimana apa yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto tentang nasib para honorer mereka juga akan menyampaikan aspirasi melalui ketua DPRD Minahasa Utara dan meminta pendampingan dari Komisi terkait bahkan LSM.
Red/Tim
