Jakarta – Liputan Warta Jatim, Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memberikan peringatan serius kepada pemerintah daerah (Pemda) yang mencatat angka inflasi tinggi. Dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025, Tomsi menekankan pentingnya langkah konkret dan cepat untuk menekan laju inflasi yang terus menggerus daya beli masyarakat.

“Bagi provinsi yang masih di atas garis hijau (rata-rata nasional 1,87 persen), agar berupaya sebaik-baiknya untuk bisa menurunkan kembali,” tegas Tomsi, mengacu pada data inflasi year-on-year (YoY) Juni 2025.

Berikut daftar lengkapnya:

1. Papua Selatan (3,00%)

2. Bali (2,94%)

3. Sulawesi Barat (2,57%)

4. Sulawesi Tenggara (2,52%)

5. Daerah Istimewa Yogyakarta (2,52%)

6. Nusa Tenggara Barat (2,51%)

7. Sulawesi Tengah (2,47%)

8. Sumatera Selatan (2,44%)

9. Papua Tengah (2,33%)

10. Lampung (2,27%)

Tomsi menyoroti bahwa lonjakan inflasi di daerah-daerah ini harus menjadi alarm serius bagi kepala daerah dan perangkatnya. Ia meminta agar setiap daerah mencari solusi berbasis data dan kondisi lapangan.

Baca Juga :  PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS ORGANISASI GWI DPD DAN DPC KOTA DAN KABUPATEN

Selain data YoY, perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) juga menjadi sorotan. DKI Jakarta, sebagai ibu kota dan pusat ekonomi nasional, mencatat IPH tertinggi pada minggu IV Juli 2025 dengan angka 2,35 persen, melebihi daerah lainnya.

“Apalagi DKI Jakarta ini sentral, bisa segera mengevaluasi. Rapatkan betul timnya, cari simpul penyebab naiknya harga-harga,” ujarnya, menekankan tanggung jawab besar yang dipikul Pemprov DKI.

Kenaikan harga komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi. Dalam minggu IV Juli 2025, tercatat:

.Bawang merah naik di 296 kabupaten/kota

.Cabai rawit naik di 267 kabupaten/kota

Beras naik di 219 kabupaten/kota

“Beras di semua zona-zona satu, dua, tiga semuanya naik,” ujar Tomsi dengan nada prihatin.

Tomsi juga mengingatkan agar Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi tidak menjadi kegiatan seremonial atau rutinitas kosong. Ia meminta narasumber menyajikan sudut pandang yang berbeda dan analisis terbaru, bukan sekadar pengulangan data dari instansi lain.

“Saya minta sudut pandang yang berbeda. Karena kita berupaya mencari formula. Jangan hanya mengulang data yang sudah disampaikan oleh BPS atau pihak lain,” ujarnya tegas.

Baca Juga :  Perkokoh Kebebasan Beragama, Ketua RKBK Banyuwangi Sampaikan Pesan Natal

Rakor ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting lintas kementerian dan lembaga, antara lain:

. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini

. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran

. Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, Edy Priyono

. Deputi I Bapanas, I Gusti Ketut Astawa

Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat bahwa penanganan inflasi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan koordinasi intensif antara pusat dan daerah.

Catatan Penting: Inflasi bukan sekadar angka statistik. Di baliknya, ada daya beli rakyat, harga kebutuhan pokok, dan stabilitas ekonomi daerah. Peringatan dari Sekjen Kemendagri ini menjadi momentum bagi Pemda untuk tidak lagi menunda aksi. Jika tidak segera ditangani, inflasi bisa menjadi bom waktu sosial dan ekonomi.

Kini saatnya pemerintah daerah bergerak, bukan hanya mendengarkan.

Ariesto Pramitho Ajie

Kaperwil Jabodetabek

By Cahyo