Jakarta – Liputan Warta Jatim, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk turun langsung meninjau persiapan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak yang akan digelar di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Program ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan GPM yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025
Tomsi menegaskan, Pemda memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan GPM, terutama dalam ketersediaan bahan pangan utama seperti beras, minyak goreng, dan gula. Semua komoditas tersebut harus dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di daerah masing-masing.
“Untuk mendukung secara penuh Gerakan Pangan Murah ini, Pemda harus berkoordinasi dengan Polres, Kodim, Forkopimda, Kejaksaan, serta Bulog setempat untuk teknis pelaksanaannya,” ujar Tomsi.
Selain aspek teknis, Tomsi juga menekankan pentingnya peran humas pusat dan daerah dalam menyosialisasikan kegiatan ini. Publikasi yang masif diharapkan mampu menarik partisipasi luas masyarakat, termasuk dari daerah pelosok.
“[Humas] melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat untuk ikut aktif dan berbelanja pangan murah,” tegasnya.
Tomsi berharap GPM tidak hanya menjadi seremoni, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini terletak pada kesungguhan dan ketulusan semua pihak yang terlibat.
“Saya berharap pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan kesungguhan hati, semangat, dan ketulusan yang setulus-tulusnya. Keberadaan kita, kebersamaan kita adalah untuk mengabdi kepada masyarakat,” tandasnya.
