Banda Aceh – Liputan Warta Jatim, Pemerintah daerah di Provinsi Aceh diingatkan untuk tidak lagi hanya bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini ditekankan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh
Menurut Tomsi, kemandirian fiskal menjadi kunci pembangunan berkelanjutan. “Kita harus terus mencari terobosan kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya di hadapan peserta Musrenbang yang terdiri dari jajaran Pemprov Aceh, bupati/wali kota, hingga Forkopimda.
Kemendagri memetakan kemampuan fiskal daerah ke dalam tiga kategori: Kuat: PAD lebih besar daripada dana transfer pusat. Sedang: PAD seimbang dengan dana transfer. Rendah: PAD lebih kecil dari dana transfer. Tomsi mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada transfer pusat membuat daerah rentan bila terjadi guncangan ekonomi nasional
“Ketika pusat mengalami tekanan fiskal, otomatis transfer ke daerah ikut terdampak. Makanya, kemandirian fiskal itu penting,” ujarnya.
Salah satu cara mendongkrak PAD yang ditekankan Tomsi adalah penyederhanaan proses perizinan usaha. Ia meminta pemda menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini mempersulit pengajuan izin.
“Jangan sampai alur izin yang panjang dan rumit mematikan semangat pelaku usaha. Justru kita harus mendorong investasi masuk,” imbuhnya.
Dengan perizinan yang mudah dan cepat, diharapkan akan lahir lebih banyak pelaku usaha yang membayar retribusi dan pajak daerah
Sekjen Kemendagri juga menyoroti realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional:
Rata-rata nasional pendapatan: 37,59%
Aceh: 33,86%
Rata-rata nasional belanja: 27,04%
Aceh: 25,45%
Tomsi menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja APBD. “Kalau uang tidak beredar, ekonomi lesu. Perputaran uang itu menimbulkan efek berganda bagi perekonomian lokal,” katanya.
Musrenbang RPJMA Aceh kali ini juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta pimpinan daerah dan pejabat lainnya.
Tomsi berharap momen Musrenbang menjadi ajang konsolidasi untuk menyusun program kerja yang bukan hanya ambisius, tetapi realistis dan tepat sasaran.
Pemerintah pusat mendorong Pemda Aceh untuk mandiri secara fiskal, salah satunya melalui inovasi peningkatan PAD. Penyederhanaan perizinan usaha dan percepatan belanja APBD menjadi langkah nyata untuk mendongkrak ekonomi daerah.
Kemandirian fiskal bukan hanya sekadar target anggaran, tetapi fondasi penting agar Aceh semakin siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
“Saatnya Aceh melompat maju dengan ide-ide kreatif dan kebijakan yang pro-investasi
