Jakarta – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, sebagai institusi dengan struktur komando nasional terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, Polri memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan menyeluruh untuk menjawab tantangan kompleks dalam menjaga keamanan di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Polri Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Kompolnas, Mendagri menekankan bahwa pengawasan internal yang efektif merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri.
“Sebetulnya pengawasan yang terbaik adalah pengawasan internal. Karena kalau pengawasan internalnya bagus, maka otomatis kepercayaan publik akan tinggi. Karena dianggap satu lembaga bisa mengawasi diri sendiri,” ujarnya.
Dalam paparannya, Tito Karnavian juga menggarisbawahi bahwa Indonesia menghadapi tantangan pengelolaan keamanan yang unik dibandingkan negara-negara besar lainnya. Jika Tiongkok, India, dan Amerika Serikat merupakan negara daratan yang terhubung oleh infrastruktur jalan, Indonesia justru merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini menjadikan tugas kepolisian jauh lebih kompleks, terutama dalam hal mobilisasi personel, koordinasi antarwilayah, dan pelaksanaan operasional di lapangan.
“Polri ini adalah lembaga kepolisian nasional nomor dua terbesar di dunia dan menjalankan fungsi kepolisian di negara demokrasi nomor tiga terbesar setelah India dan Amerika Serikat,” jelasnya.
Mendagri juga menekankan bahwa pengawasan seharusnya tidak hanya menunggu laporan atau keluhan masyarakat, tetapi harus bersifat proaktif dan sistematis. Ia mencontohkan pentingnya budaya respons cepat, sebagaimana diterapkan dalam dunia pelayanan jasa. “Penting untuk melakukan respons cepat supaya permasalahan tidak berlarut-larut, namun juga lebih dari itu perlu langkah-langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran anggota dan meningkatkan pelayanan kepada publik lebih baik,” tegasnya
Lebih jauh, Mendagri mendorong Kompolnas untuk lebih aktif melakukan kunjungan lapangan ke satuan kerja (satker) maupun Polda untuk memverifikasi langsung antara paparan program dan implementasi nyata di lapangan. Kunjungan tersebut diharapkan mampu memperkuat dialog terbuka dan mendorong kinerja lebih akuntabel dari setiap unit Polri.
“Dengan koordinasi kepada Pimpinan Polri, sebaiknya satker-satker yang ada di Mabes Polri dan Polda-Polda diundang dan didatangi untuk diskusi dan dialog. Mereka memaparkan strategi kebijakan dalam menjalankan tugas dan menetapkan Key Performance Index (KPI) sebagai ukuran keberhasilan,” ungkapnya.
Melalui pendekatan ini, Tito percaya pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang di satuan kerja dapat diminimalisir, sehingga anggota Polri terdorong untuk lebih profesional dan menghindari praktik yang menyimpang
Rakorwas Kompolnas tahun ini turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan penting, seperti Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Kompolnas Arief Wicaksono, hingga perwakilan Komisi Yudisial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Kehadiran para tokoh lintas lembaga ini mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola kepolisian yang transparan, humanis, dan profesional, sesuai dengan prinsip negara demokratis
Dengan penguatan pengawasan internal dan pendekatan dialog yang terbuka, Mendagri berharap Polri dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan menjadi institusi yang semakin dipercaya publik. Kompolnas pun diharapkan menjadi motor penggerak pengawasan yang tidak hanya mengontrol, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dari dalam institusi
“Kalau kita bisa memperbaiki pengawasan internal, maka tidak hanya mencegah pelanggaran, tapi kita sedang membangun budaya organisasi Polri yang berintegritas dan melayani,” pungkas Tito.
Artikel ini tidak hanya menggambarkan tantangan dan solusi pengawasan Polri di era modern, tapi juga membuka mata bahwa kolaborasi, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah kunci menuju institusi kepolisian yang lebih baik
