Cianjur, 26 November 2024 Liputan Warta Jatim, Tim Hukum Firma Hukum Subur Jaya & Rekan (Subur Jaya Lawfirm) organisasi advokat paralegal FERADI WPI hadir bersama Adik kandung & Ibu kandung terdakwa Antonius, di Pengadilan Negeri Cianjur.
Ketua Umum FERADI WPI Advokat Donny Andretti, S.H S.Kom M.Kom C.Md, Waketum III M. Arifin, S.Sos C.SH M.M C.MH, Waketum IV M. Jaelani, Waketum V Sudarmanto, A.Md, Ketua DPD FERADI WPI Banten Fam Fuk Tjhong (Uun), Imam Riyanto FERADI WPI Banyumas Purwokerto, Halomoan Simanjuntak.
Selain itu turut hadir, pengurus DPD FERADI WPI Jabar, Erawaty, C.SH. Kadiv Lelang DPP FERADI WPI, Dian Anggraini FERADI WPI Jaktim, Jaen R. Baehaki FERADI WPI Lebak, Muhamad Zainudin Ketua Badan Penelitian Aset Negara Propinsi Banten, Revan Pratama Wijaya FERADI WPI Kab. Bogor, Rullyeva, CPM., CHT. BENDARA II DPP FERADI WPI skaligus c.Ketua FERADI WPI Depok, Roso Pangayubagyo W., M.M. FERADI WPI Kab. Bogor, Dayu Haryadi FERADI WPI Kab. Bogor, Ario Adiputro Pengurus DPD FERADI WPI Jabar.
Demikian penuturan Lydia Oktavia adik Kandung Antonius :
Persidangan kasus nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Cjr memunculkan kejanggalan besar yang mengundang perhatian publik. Selain pernyataan kontroversial hakim yang menyatakan Antonius “sehat jiwa” tanpa dasar medis, fakta-fakta persidangan yang menunjukkan dugaan kriminalisasi terhadap terdakwa juga mencuat.
Antonius diduga menjadi target kriminalisasi setelah aksinya meretas server bandar judi online yang membuat server tersebut mati selama 12 jam, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi pihak bandar.
Pernyataan Hakim yang Tidak Berbasis Fakta Medis
Hakim dalam sidang ini menyatakan Antonius telah “sehat jiwa” dan tidak memerlukan pengobatan sejak April 2024. Pernyataan ini tidak berdasarkan pada pendapat dokter spesialis kesehatan jiwa (SPKJ) atau hasil evaluasi medis resmi.
Antonius yang didiagnosis mengalami skizofrenia paranoid membutuhkan pengobatan rutin dengan Olanzapine 10mg, namun selama masa tahanan, ia tidak pernah dipertemukan dengan psikiater untuk pemeriksaan lanjut.
Ironisnya, hakim juga menyebut bahwa kondisi Antonius dikhawatirkan membahayakan keselamatan tahanan lain di lapas. Pernyataan ini kontradiktif dan semakin menegaskan adanya ketidakkonsistenan dalam penilaian hakim, terutama karena fakta medis yang sudah terungkap justru diabaikan.
Fakta Persidangan yang Mengindikasikan Kriminalisasi Antonius
Dalam persidangan, dua saksi polisi Agung Ferryanto dan Rabano Furqon Aljanuri, mengungkap bahwa penangkapan Antonius dilakukan bukan berdasarkan cyber patrol, tetapi hanya atas perintah Kasat Tono Listianto dan Kanit Dani Kusmayadi.
Pernyataan ini menimbulkan dugaan bahwa kasus Antonius bukan hasil penyelidikan mendalam, melainkan tindakan terarah yang didasarkan pada kepentingan tertentu.
Kejanggalan Lain yang Diabaikan Hakim:
1. Tidak Ada Bukti Pengunggah Produk Xaxino ke Tokopedia: Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan siapa yang mengunggah produk “Xaxino” ke Tokopedia dan saksi dari Tokopedia tidak pernah dihadirkan untuk diperiksa di persidangan.
2. Produk Serupa di Marketplace Lainnya: Barang serupa ditemukan di banyak marketplace lain dengan akun toko berbeda, namun tidak ada investigasi lebih lanjut mengenai hal ini.
3. Pernyataan Saksi Ahli ITE yang Kontroversial: Saksi ahli ITE mengakui mengambil source code dari Github secara gratis untuk dianalisis. Fakta ini memunculkan keraguan terhadap validitas analisis digital yang dijadikan dasar penuntutan.
Seruan untuk Keadilan dan Transparansi
Keluarga Antonius percaya bahwa kasus ini adalah bagian dari upaya kriminalisasi terhadap Antonius karena aksinya meretas server bandar judi online. Langkah tersebut diduga merugikan bandar besar yang memiliki pengaruh kuat, termasuk pada oknum tertentu di institusi penegak hukum. Hakim yang memimpin sidang tampaknya mengabaikan fakta-fakta penting ini dan malah memberikan vonis tanpa dasar yang jelas, baik secara hukum maupun medis.
Ajakan untuk Atensi Publik
Kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kami mengajak masyarakat, organisasi HAM, praktisi hukum, dan media untuk memberikan perhatian penuh terhadap kasus Antonius.
Fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan menunjukkan adanya ketidakadilan yang tidak hanya menyasar Antonius, tetapi juga berpotensi menciderai kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan kita.
Keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta, bukan asumsi atau kepentingan tertentu.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi :
Lydia Oktavia
085219159911
Press release ini disampaikan demi menjaga transparansi, keadilan, dan hak asasi manusia dan DEMI KEADILAN.
Nara Sumber : Lydia Oktavia
(team/rendr)
