Beranda Kabar Jatim Peringatan Hari Pengayoman ke-79, Menkumham Pertegas Peran Kemenkumham dalam Visi Indonesia Emas...

Peringatan Hari Pengayoman ke-79, Menkumham Pertegas Peran Kemenkumham dalam Visi Indonesia Emas 2045

42
0

 

LIPUTANWARTAJATIM.com ll Banyuwangi – Puncak peringatan Hari Pengayoman ke-79 turut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi dengan menggelar upacara bendera, Senin (19/08/2024).

Upacara yang dilaksanakan di Lapangan Tenis Blok Timur itu dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) Julandra Wikjatmiko dan diikuti oleh seluruh pegawai serta perwakilan Warga Binaan.

Kepala Lapas Banyuwangi Agus Wahono mengikuti kegiatan peringatan Hari Pengayoman ke-79 di Tugu Pahlawan Surabaya bersama Pimti Pratama dan kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Julandra membacakan amanat dari Menteri Hukum dan HAM yang mempertegas peran Kemenkumham dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga :  Ulang Tahun ke-76, Polwan Lumajang Bantu Warga Terdampak Kekeringan

Peringatan Hari Pengayoman ke-79 juga menjadi yang pertama kalinya menggantikan perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) yang selama ini menandakan peringatan hari jadi Kemenkumham.

Julandra menyebut, peringatan Hari Pengayoman ke-79 menjadi momen untuk mempertegas visi Indonesia Emas 2045. Visi itu merupakan sebuah cita-cita yang harus diwujudkan bersama.

“Dalam menuju Indonesia Emas, Kemenkumham berperan sebagai pilar penting yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pesan Menkumham, Indonesia Emas 2045 mengisayaratkan sebuah transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam rangka mencapai visi tersebut, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem hukum yang lebih responsif, transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  Babinsa Sawit Dukung Ketahanan Pangan Dengan Terjun Langsung Ke Lapangan

“Kita akan melakukan pembaharuan regulasi yang relevan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, agar tidak ada lagi suara-suara yang terpinggirkan,” ungkapnya.

Untuk itu, Kemenkumham berkomitmen untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

“Mari kita level-up semangat kerja dan kontribusi nyata, karena kita adalah bagian dari sejarah besar bangsa ini. Cita-cita Indonesia Emas 2045 adalah tugas dan tanggung jawab seluruh pihak, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (Red)