Klaten – Liputan Warta Jatim, Senin, 21 Juli 2025, menjadi hari bersejarah bagi perjalanan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan 80.081 unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran masif ini bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak awal dari gerakan besar membangun kembali kemandirian ekonomi rakyat berbasis gotong royong, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Ini adalah awal dari usaha besar bangsa untuk kemandirian ekonomi rakyat,” tegas Presiden Prabowo dalam pidato perdananya. “Koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi kekuatan modal besar.”
Presiden menegaskan, koperasi bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai luhur bangsa gotong royong, kekeluargaan, dan kemandirian. Ia secara terbuka menyebut bahwa keberadaan koperasi kerap dianggap sebagai ancaman oleh kapitalis besar karena dapat menjadi kekuatan ekonomi tandingan yang tumbuh dari bawah.
“Gerakan koperasi ini tidak disenangi oleh kapitalis besar. Tapi inilah jalan bagi kita untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya disambut tepuk tangan para peserta.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyebut peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih ini sebagai lompatan sejarah dalam dunia perkoperasian Indonesia. Tak hanya sekadar terbentuk, koperasi-koperasi ini akan segera memasuki tahap operasional yang menjangkau kebutuhan masyarakat secara langsung dari distribusi bahan pokok, pemberdayaan petani dan nelayan, hingga pemotongan rantai distribusi yang selama ini dikuasai tengkulak.
“Sekarang ini era di mana koperasi harus memastikan rakyat yang untung duluan,” ujar Menkop Budi Arie. “Bukan lagi elite pengurus yang diuntungkan.”
Kopdes/Kel Merah Putih memiliki target ambisius: menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, serta menyingkirkan peran rentenir yang selama ini mencekik ekonomi rakyat. Pemerintah menjamin keberlangsungan dan keberhasilan program ini melalui pengawasan ketat dan pendampingan menyeluruh.
Dalam menghindari potensi penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi, Kementerian Koperasi menggandeng KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat hukum lainnya. Sementara itu, semua koperasi didorong untuk mengadopsi sistem digitalisasi dalam menjalankan bisnisnya. Ini bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi.
“Kita tidak ingin program ini bernasib seperti sebelumnya. Digitalisasi akan menjadi pengawas dan akselerator koperasi masa kini,” tegas Budi Arie.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Koordinator Satgas Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, menyebut bahwa Oktober 2025 menjadi target operasional penuh seluruh koperasi yang diluncurkan. Dengan dukungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, koperasi-koperasi ini akan menjadi simpul ekonomi baru di desa.
“Inilah momentum kebangkitan koperasi dan kembalinya sistem ekonomi Pancasila ke panggung utama,” ujarnya optimistis.
Peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih ini bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga gerakan kebangsaan. Dalam koperasi, Indonesia menaruh harapan bahwa kesejahteraan bukan hanya milik segelintir orang, tetapi hak semua warga negara.
Dengan keberanian politik dan kemauan kolektif, Indonesia kini memulai langkah barunya: membangun kekuatan ekonomi dari desa, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
