Cilacap, Liputan Warta Jatim, Politisi muda PKB, Indah Mayasari, menilai bahwa anggaran sebesar 20 persen dana desa yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat untuk memperkuat pengelolaan anggaran tersebut.
“Intinya unsur masyarakat juga harus bisa berpartisipasi, dan kerja sama ini harus betul-betul dilakukan, baru ini bisa optimal dalam pengelolaannya. Dan ini bukan anggaran yang sedikit, jadi harus diawasi,” ujar Indah.
Indah juga mendorong agar BUMDes merumuskan program yang berfokus pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes), sebagai langkah untuk mempercepat perekonomian desa. Ia menambahkan, modal yang diberikan harus dapat dikembalikan dengan nilai yang bertambah, bukan malah mengurangi.
“Jadi modal kita berikan, tapi harus mampu mengembalikan dengan bertambah nilainya, bukan malah mengurangi,” ujarnya.
Menurut Indah, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada dukungan dari anggota dewan dan pemerintah daerah. Ia berharap, adanya efek domino yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi desa melalui program MBG.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui bahwa banyak BUMDes yang masih memiliki kelemahan dalam pengelolaan kelembagaan, usaha, dan keuangan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar BUMDes diberikan pelatihan dan edukasi yang lebih intensif.
“Karena hampir rata-rata BUMDes itu sangat lemah dalam pengelolaan kelembagaannya, usahanya, bahkan juga keuangannya. Sehingga perlu kita beri edukasi dalam bentuk pelatihan,” tambah Indah.
Indah berharap pemerintah daerah dapat mendukung dengan mengalokasikan dana tambahan untuk pelatihan, serta penambahan kode rekening untuk penyertaan modal dan pendampingan tenaga ahli guna meningkatkan pengelolaan BUMDes secara lebih profesional.
Pewarta : Asih Murwanti
