Jakarta – Liputan Warta Jatim, Pemerintah terus memacu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa-desa Indonesia. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyatukan data desa sebagai landasan penguatan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat akar rumput.
“Kopdes/Kel Merah Putih ini tidak hanya program koperasi biasa, tapi memiliki dampak sosial yang nyata, termasuk pengurangan kemiskinan dan pemangkasan rantai distribusi,” tegas Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Rabu 6 Agustus 2025.
Menurut Menkop, langkah awal yang sangat krusial adalah sinkronisasi data desa dan potensi desa secara nasional. Dengan data yang akurat dan terstruktur, koperasi di desa akan memiliki panduan strategis dalam menjalankan usaha yang tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat miskin.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa pihaknya siap menyokong program ini dengan berbagai data penting, termasuk potret profil desa dan statistik kemiskinan hingga level desa.
“Kami telah mengantongi data hingga desa-desa terkait kemiskinan ekstrem, potensi ekonomi, hingga struktur penduduk. Ini bisa menjadi fondasi penting untuk kebijakan koperasi yang lebih presisi,” ujar Amalia.
Ia menyebut bahwa per Maret 2025, angka kemiskinan nasional berada di angka 23,85 juta jiwa, mengalami penurunan dari 24,06 juta jiwa pada September 2024. Sementara kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,38 juta jiwa, atau sekitar 0,40 juta lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Wakil Menkop, Ferry Juliantono, juga menambahkan bahwa dukungan data dari BPS dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan strategis, terutama dalam distribusi subsidi komoditas pertanian seperti pupuk.
“Jika kami ingin menyalurkan pupuk subsidi, kami harus tahu luas lahan pertanian, jumlah petani, dan lokasi desa secara presisi. Di sinilah peran krusial data BPS,” jelas Ferry.
BPS juga mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pendataan terpadu yang menyatukan informasi sosial dan ekonomi untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan integratif. DTSEN ini akan menjadi alat utama dalam merancang peta jalan pengentasan kemiskinan di desa.
Sebagai bagian dari keberlanjutan program Kopdes/Kel Merah Putih, BPS membuka kemungkinan untuk membangun aplikasi khusus yang mendukung pendataan koperasi secara digital. Data ini akan diintegrasikan dengan Sensus Pertanian dan Podes (Potensi Desa) yang telah dikembangkan oleh BPS.
Dengan demikian, pemerintah akan memiliki dashboard lengkap yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara real time.
“Dengan data koperasi yang terus mengalir, kita bisa memantau kontribusi nyata Kopdes/Kel Merah Putih terhadap perekonomian desa. Ini akan menjadi penggerak ekonomi dari bawah,” tutup Amalia.
