Jakarta – Liputan Warta Jatim, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menstabilkan harga beras di tengah tren kenaikan di sejumlah wilayah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disediakan oleh Bulog.
“Tolong, waktunya kita manfaatkan betul beras cadangan pemerintah di Bulog untuk melakukan intervensi di 214 kabupaten/kota,” kata Mendagri saat Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras, yang digelar secara virtual dari Jakarta, Kamis 4 September 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras bertambah menjadi 214 daerah pada minggu keempat Agustus 2025, naik dari 200 daerah pada minggu sebelumnya.
Mendagri menegaskan bahwa beras merupakan salah satu komoditas utama yang mempengaruhi inflasi, sehingga perlu dilakukan operasi pasar melalui penyaluran SPHP dengan melibatkan Pemda. Pemerintah akan memantau daerah mana saja yang aktif mendukung penyaluran ini.
Mendagri mengimbau agar 214 Pemda segera berkoordinasi dengan Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran beras SPHP. Fokus utama adalah memastikan bantuan ini tepat sasaran dan menyasar masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis harga beras bisa stabil bila operasi pasar dijalankan dengan konsisten.
“Kalau ini bergerak satu bulan, apalagi rencana kita sampai Desember, kami yakin penurunan harga akan terus terjadi,” ujarnya.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan pihaknya menargetkan 1,3 juta ton beras SPHP tersalurkan hingga Desember 2025. Seluruh jajaran Bulog di daerah telah dikerahkan untuk memantau dan mengawal penyaluran, memastikan stok tersedia hingga tingkat kecamatan.
“Diharapkan gudang-gudang Bulog tetap melayani semua permintaan atau Purchase Order (PO) dari kabupaten/kota maupun kecamatan,” jelas Ahmad Rizal.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dari 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras.
