Banda Aceh – Liputan Warta Jatim, Pemerintah Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2025–2029 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu 9 Juli 2025. Acara ini menjadi forum penting untuk merumuskan arah pembangunan Aceh lima tahun ke depan, dengan menghadirkan berbagai pihak strategis, mulai dari pemerintah pusat hingga kepala daerah se-Aceh
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti sejumlah isu penting. Ia menegaskan bahwa Aceh memiliki prospek ekonomi yang cerah, meski masih memerlukan percepatan pada beberapa sektor krusial.
Tomsi memaparkan bahwa ekonomi Aceh pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4,59 persen (year on year). Menurutnya, angka ini masih bisa dipacu lebih tinggi. Merujuk proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ekonomi Aceh ditargetkan tumbuh 6,6 persen pada tahun 2029.
“Bila dibandingkan dengan Riau, Bangka Belitung, dan beberapa provinsi lain, Aceh memiliki harapan yang jauh lebih cerah,” kata Tomsi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 di Anjong Mon Mata, Kota Banda Aceh, Rabu 9 Juli 2025.
Untuk mendongkrak pertumbuhan, Tomsi menekankan pentingnya mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah. Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), realisasi belanja APBD Aceh baru mencapai 25,45 persen, masih di bawah rata-rata nasional yang berada di 27,04 persen.
“Dengan belanja yang lebih ngebut lagi, lebih cepat lagi, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang jauh lebih baik,” ujarnya
Selain pertumbuhan ekonomi, Tomsi juga menyinggung soal inflasi yang menjadi perhatian nasional. Inflasi Aceh pada Juni 2025 tercatat 2,19 persen, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di 1,87 persen. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam menekan laju inflasi.
“Inflasi yang tinggi akan menekan daya beli masyarakat, terutama karena terkait langsung dengan harga kebutuhan pokok,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya kerja sama antarlembaga untuk menjaga kestabilan harga pangan dan memastikan ketersediaan pasokan di pasaran.
Sekjen Kemendagri juga menyoroti pentingnya mempermudah perizinan usaha demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah memperluas pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah layanan perizinan satu pintu.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Banda Aceh dan Aceh Besar yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Diharapkan kabupaten/kota lain bisa menyusul,” kata Tomsi.
Kemudahan layanan ini diharapkan dapat menarik investasi baru, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Isu lain yang tak luput dari sorotan adalah stunting. Tomsi mengingatkan pemerintah daerah untuk benar-benar fokus dalam menjalankan program penanganan stunting, yang menyasar peningkatan gizi balita dan ibu hamil.
“Kalau tujuannya stunting, ya programnya harus benar-benar menyentuh masyarakat dan maksimal pada tujuan itu,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menurunkan angka stunting, yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan manusia di Aceh.
Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 ini juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, jajaran Forkopimda Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta pejabat dari berbagai instansi terkait. Forum ini diharapkan dapat merumuskan langkah strategis yang konkret dan terukur untuk pembangunan Aceh yang lebih maju, sejahtera, dan inklusif dalam lima tahun mendatang.
Sudarto