Klaten – Liputan Warta Jatim Sebanyak 18 kementerian/lembaga bersama Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, bersiap meluncurkan program nasional 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Peluncuran akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 mendatang di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi memastikan persiapan acara peluncuran sudah mendekati tahap final. Dalam rapat koordinasi terbatas di Klaten pada Minggu 13 Juli 2025, Budi Arie menegaskan bahwa sebanyak 103 Kopdes/Kel Merah Putih percontohan (mockup) telah siap diperkenalkan ke publik secara serentak, baik secara langsung maupun daring.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi memastikan persiapan acara peluncuran sudah mendekati tahap final. Dalam rapat koordinasi terbatas di Klaten pada Minggu 13 Juli 2025, Budi Arie menegaskan bahwa sebanyak 103 Kopdes/Kel Merah Putih percontohan (mockup) telah siap diperkenalkan ke publik secara serentak, baik secara langsung maupun daring.
“Satgas Nasional telah menentukan 103 titik percontohan di seluruh provinsi. Titik-titik ini akan menjadi model awal penerapan Kopdes/Kel Merah Putih secara utuh,” jelas Budi Arie usai memimpin rapat.
Turut hadir dalam rapat koordinasi terbatas tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Budi Arie menekankan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih bukan hanya koperasi biasa, melainkan pusat layanan ekonomi rakyat di desa. Koperasi ini dirancang untuk menyediakan layanan lengkap bagi warga desa, seperti gerai sembako murah, layanan obat terjangkau, klinik desa, unit simpan pinjam, hingga layanan logistik.
Selain itu, Kopdes/Kel Merah Putih juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), gas bersubsidi, dan pupuk bersubsidi.
“Kehadiran koperasi ini adalah simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. Kita ingin menjadikan desa sebagai titik awal kebangkitan ekonomi nasional,” ujar Budi Arie.
Untuk mendukung operasional, 103 Kopdes/Kel percontohan ini mendapat dukungan dari lembaga pembiayaan besar seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur skema pembiayaan koperasi agar mudah diakses, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha.
“Yang penting ada usaha yang jelas dan rencana bisnis yang realistis. Kita ingin pastikan setiap dana yang turun bisa berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Menkop.
Hingga 13 Juli 2025, tercatat sudah terbentuk 81.147 Kopdes/Kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dari jumlah itu, 77.888 di antaranya telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Pasca peluncuran resmi oleh Presiden Prabowo, Satgas Nasional akan memfokuskan program pendampingan untuk memastikan koperasi-koperasi ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Pendampingan akan mencakup pelatihan penguatan bisnis, pengembangan SDM, dan digitalisasi pengelolaan koperasi
“Kami optimis dengan kolaborasi semua pihak, Koperasi Merah Putih akan menjadi ujung tombak kemandirian ekonomi desa di Indonesia,” tutup Budi Arie.
