Jakarta – Liputan Warta Jatim. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kembali mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menyusun program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan kegiatan rutin yang tidak menghasilkan output yang signifikan.
Hal itu disampaikannya dalam rapat internal Kemendagri dan BNPP yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa, 5 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menekankan bahwa setiap program harus memiliki orientasi pada hasil yang konkret, bukan hanya pada proses semata
“Tolong rapatkan internal dan lihat betul-betul angka dan program itu. Masuk akal atau tidak? Jangan buat program yang hanya terlihat sibuk, tapi output-nya tidak terasa. Output itu harus berdampak,” ujar Mendagri dengan tegas.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti sejumlah presentasi program dari masing-masing Unit Kerja Eselon I di Kemendagri dan BNPP. Ia menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam terhadap esensi program yang dirancang, serta urgensi penyesuaian dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan hanya mengulang program reguler. Harus ada program strategis yang mendukung agenda besar Presiden. Kuasai program itu, pahami dampaknya,” ujarnya menambahkan.
Tito juga mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak lepas dari kualitas perencanaannya. Menurutnya, perencanaan yang matang menyumbang 70 persen dari kesuksesan implementasi. Sebaliknya, perencanaan yang asal-asalan justru akan menjadi awal kegagalan.
“Kalau dari awal sudah asal-asalan, ya bisa dipastikan program itu akan gagal. Maka dari itu, hati-hati dalam merancang,” tegasnya.
Di tengah berbagai catatan dan evaluasi, Mendagri juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh jajarannya. Ia berharap momentum ini menjadi pemicu semangat untuk menyusun langkah yang lebih tepat sasaran ke depannya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal Sang Made Mahendra Jaya, serta para pejabat tinggi lainnya dari Kemendagri dan BNPP. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen serius untuk menata ulang kebijakan internal agar lebih fokus pada pencapaian hasil nyata di lapangan.
