Jakarta – Liputan Warta Jatim, Pemerintah Pusat kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pembangunan di wilayah timur Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengundang langsung jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu 6 Agustus 2025.
Dalam forum ini, Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi antarpemerintah untuk menyelesaikan tiga tantangan utama yang saat ini melanda ketiga provinsi baru di Papua: inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi negatif, dan rendahnya realisasi APBD.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Rapat ini bersifat strategis karena menyangkut percepatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan APBD di tiga provinsi Papua,” ucap Mendagri saat membuka rapat.
Papua Selatan kini menjadi sorotan nasional karena mencatatkan inflasi tahunan tertinggi, yakni 5,45%, berdasarkan data BPS Juli 2025. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 2,37%.
“Biasanya Papua Selatan tidak tertinggi, tapi kali ini jadi perhatian khusus,” ujar Tito.
Lonjakan harga di Papua Selatan dipengaruhi oleh tantangan distribusi logistik, ketersediaan bahan pokok, dan minimnya ketahanan pangan lokal.
Papua Tengah dihadapkan pada kontraksi ekonomi yang cukup serius. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi daerah ini sempat menyentuh angka -25,53% di triwulan I 2025 dan -9,83% di triwulan II 2025.
“Ini sangat penting untuk segera dievaluasi. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator vital apakah suatu daerah sedang tumbuh atau justru mundur,” jelas Tito.
Evaluasi mendalam akan dilakukan untuk menemukan akar masalah—mulai dari rendahnya investasi, minimnya proyek strategis, hingga lemahnya sektor produktif.
Berbeda dengan dua provinsi lainnya, Papua Pegunungan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan APBD. Realisasi pendapatan daerah hanya 31,58%, sementara belanjanya mencapai 33,96%. Ketimpangan ini dapat menimbulkan defisit anggaran jika tak segera diatasi.
“Masalah utamanya di Papua Pegunungan adalah pendapatan yang lebih kecil dibanding belanja. Ini perlu perhatian ekstra,” kata Mendagri.
Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, capaian realisasi APBD juga menjadi sorotan. Berdasarkan data Kemendagri per 4 Agustus 2025, realisasi pendapatan Provinsi Papua Tengah mencapai 55,61 persen, Papua Selatan 42,19 persen, dan Papua Pegunungan 31,58 persen. Sementara itu, realisasi belanja masing-masing baru mencapai 28,33 persen di Papua Tengah, 29,30 persen di Papua Selatan, dan 33,96 persen di Papua Pegunungan.
Rendahnya realisasi belanja menjadi persoalan tersendiri karena belanja pemerintah memiliki efek ganda menggerakkan roda ekonomi lokal dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
“Belanja pemerintah harus dipercepat agar ada perputaran uang. Ini penting untuk menghidupkan sektor swasta dan daya beli masyarakat,” tegas Tito.
Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Pj. Sekda Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, bersama jajaran bupati dari ketiga provinsi.
