Jakarta – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN), khususnya program ambisius pembangunan tiga juta rumah per tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025, Mendagri menyoroti lambannya proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh sejumlah pemerintah daerah.
Tito menjelaskan, program tiga juta rumah yang digawangi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencakup pembangunan dan renovasi rumah di berbagai wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun perdesaan. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan strategis berupa pembebasan retribusi BPHTB dan PBG bagi MBR.
“Kesepakatan dengan Menteri PKP, Menteri PUPR, dan Mendagri menetapkan pembebasan BPHTB dan PBG. Biasanya, BPHTB dipungut 5 persen dari NJOP dan masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi untuk MBR, kita sepakat untuk menggratiskan itu,” jelas Tito.
Ia mengakui bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi PAD dalam jangka pendek, namun menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan. “Jangan merasa kecil hati PAD-nya berkurang. Masa kita mau narik dari orang yang tidak mampu,” ujarnya lugas.
Sebagai bentuk transparansi dan efektivitas, Kemendagri kini telah mengintegrasikan sistem pendataan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Data penerbitan PBG dan BPHTB yang sebelumnya direkap manual, kini tercatat secara digital dan dapat dipantau langsung oleh pemerintah pusat
Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat 47.654 unit PBG dan 244.722 unit BPHTB telah diterbitkan. Tito menekankan pentingnya pemda aktif memperbarui data agar akuntabilitas pelaksanaan program tetap terjaga. Nantinya, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi fisik terhadap rumah-rumah yang telah dibangun atau direnovasi.
Dalam forum tersebut, Mendagri menekankan bahwa program tiga juta rumah adalah bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, kepala daerah yang tidak memberikan dukungan sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan pencopotan jabatan.
“Ini bukan sekadar program biasa. PSN itu punya kekuatan hukum. Kalau ada kepala daerah yang tidak melaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka ada konsekuensinya,” tegas Tito.
Program perumahan rakyat ini merupakan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam membangun keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan tempat tinggal. Mendagri mengingatkan bahwa seluruh komponen pemerintahan daerah wajib bahu-membahu mewujudkan impian besar ini.
Rapat tersebut juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan seperti Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II KSP Edy Priyono, dan perwakilan dari Badan Pangan Nasional. Kehadiran para tokoh tersebut menandakan kuatnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program tiga juta rumah.
Dengan tegas, Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk bersinergi dan tidak ragu memberikan kemudahan perizinan bagi masyarakat kurang mampu. Di tengah tantangan pembangunan nasional, komitmen Pemda dalam mempercepat penerbitan PBG dan BPHTB menjadi kunci dalam menghadirkan keadilan tempat tinggal bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Program ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk rakyat. Jangan sampai birokrasi jadi penghambat,” tutup Tito
ENI