Jakarta – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan agar pemerintah daerah (Pemda) segera mengambil langkah konkret memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat aksi anarkistis di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, kerusakan yang dibiarkan terlalu lama dapat menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat dan menghambat aktivitas sehari-hari.
“Jangan sampai fasilitas yang rusak dibiarkan begitu saja, karena itu akan membuat trauma publik. Segera lakukan perbaikan, dan bila memerlukan waktu lama, setidaknya ditutup atau ditangani sementara,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kemendagri, Jakarta.
Tito menjelaskan, perbaikan fasilitas rusak bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, jika APBD terbatas, Pemda dapat mencari alternatif melalui mekanisme hibah, baik dari pemerintah provinsi maupun daerah lain dengan kondisi fiskal lebih kuat.
Pemerintah pusat juga membuka peluang untuk ikut membantu pembiayaan, terutama bagi daerah yang kesulitan memperbaiki secara mandiri. Saat ini, pemerintah masih memetakan kerugian di tingkat nasional.
Selain pemulihan fasilitas, Mendagri juga mengingatkan Pemda agar memastikan roda perekonomian tetap berputar. Ia menekankan bahwa aktivitas ekonomi jangan sampai berhenti karena akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai kegiatan ekonomi terhenti, karena ini akan memengaruhi masyarakat luas,” ujarnya.
Tito mendorong Pemda segera berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga akademisi. Ia juga menyarankan agar Pemda menggelar kegiatan yang membawa suasana damai, seperti doa bersama lintas masyarakat.
Selain itu, program prorakyat seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial harus diperkuat. Sebaliknya, kegiatan seremonial yang dianggap tidak mendesak lebih baik ditunda demi efisiensi anggaran
Mendagri juga mengingatkan para pejabat dan keluarganya untuk menjaga sikap sederhana. Ia menegaskan agar tidak ada perilaku yang menunjukkan kemewahan berlebihan, baik dalam acara pribadi maupun kegiatan resmi.
“Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan pihaknya menunda persetujuan untuk perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah, terutama bagi wilayah yang tergolong rawan. Kepala daerah diminta fokus mengendalikan situasi bersama Forkopimda agar stabilitas daerah tetap terjaga
