Jakarta – Liputan Warta Jatim. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki posisi vital sebagai poros pemerintahan dalam mengawal berbagai program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Mendagri saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia dan Kemendagri, bertajuk “Kemendagri Berbakti untuk Negeri”, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa 19 Agustus 2025.
Menurut Mendagri, seluruh program prioritas pemerintah hampir selalu bersentuhan dengan pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, peran Kemendagri sebagai pembina dan pengawas Pemda sangat menentukan keberhasilan implementasi program nasional di lapangan.
“Peran Kemendagri menjadi sangat penting, hampir di semua program prioritas. Karena apa? Karena semua program itu pasti terkait dengan pemerintahan daerah,” tegas Mendagri.
Salah satu bentuk nyata dukungan Kemendagri adalah pada program penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk menyukseskan program tersebut, Kemendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB).
SKB ini mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Selanjutnya, SKB tersebut ditindaklanjuti Pemda melalui penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Selain perumahan, Kemendagri juga menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Atas permintaan Badan Gizi Nasional (BGN), Kemendagri mengoordinasikan Pemda terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar program ini bisa menjangkau masyarakat dengan optimal.
Mendagri menambahkan, Kemendagri turut terlibat dalam mendukung berbagai program pendidikan, seperti Sekolah Rakyat, boarding school untuk anak kurang mampu, hingga Sekolah Unggulan Garuda. Semua program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Kemendagri berperan penting dalam mempercepat terwujudnya e-government. Program ini dijalankan melalui berbagai unit kerja Kemendagri, termasuk Ditjen Dukcapil untuk digitalisasi layanan kependudukan, Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) dalam transparansi keuangan, serta unit-unit lain yang berfokus pada modernisasi birokrasi.
Kemendagri juga berperan dalam pengendalian inflasi daerah. Setiap minggu, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti kementerian, lembaga, dan Pemda. Jika diperlukan, tim khusus diterjunkan ke daerah dengan angka inflasi tinggi.
“Sekarang kita juga akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Karena laju pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung dari kekuatan ekonomi daerah,” jelas Mendagri
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
