Jakarta – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap peran penting Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN dalam menjaga keseimbangan jumlah penduduk Indonesia. Menurutnya, persoalan demografi bukan sekadar urusan statistik, melainkan soal arah masa depan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan resmi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menyoroti bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bisa menjadi beban struktural, sementara pertumbuhan yang terlalu rendah juga bisa menghambat regenerasi dan daya saing nasional.
“Negara-negara maju seperti Jepang dan Korea kini menghadapi tantangan berat akibat rendahnya angka kelahiran. Generasi mudanya enggan berkeluarga karena tekanan hidup di kota sangat tinggi,” jelas Tito.
Menurutnya, situasi tersebut tidak boleh terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kualitas hidup mereka, termasuk pemerataan populasi antara kota dan desa.
Mendagri menegaskan bahwa kebijakan pemerintah seperti Dana Desa adalah langkah konkret untuk menahan laju urbanisasi yang tidak sehat. Tujuannya adalah agar masyarakat desa tetap memiliki harapan hidup dan akses ekonomi tanpa harus hijrah ke kota.
“Jika desa berkembang, maka orang tidak akan lagi memadati kota. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menjaga harmoni kependudukan,” ujarnya.
Tito Karnavian juga menekankan pentingnya komunikasi aktif dengan pemerintah daerah agar persoalan demografi benar-benar masuk ke dalam agenda prioritas kepala daerah.
Ia menyebut bahwa peningkatan awareness atau kesadaran kepala daerah terhadap isu demografi akan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengelola kependudukan.
“Kita harus dorong agar kepala daerah memahami bahwa isu ini sangat krusial. Harus ada kesadaran jangka panjang,” ucapnya.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap pegawai Kemendukbangga/BKKBN di daerah, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana.
Kunjungan Mendukbangga Wihaji ke Kemendagri menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. BKKBN, sebagai badan pelaksana teknis, kini tidak hanya fokus pada program KB konvensional, tetapi juga memiliki tanggung jawab lebih luas dalam pembangunan keluarga, pengendalian fertilitas, dan penguatan generasi muda
