Jakarta – Liputsn Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat harus benar-benar tepat sasaran. Hal ini dinilai krusial dalam mempercepat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Acara berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin 8 September 2025.
Menurut Mendagri, seluruh program bantuan perlu mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini disusun berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan tambahan informasi hasil survei, seperti penghasilan dan kondisi rumah warga.
“Data ini akan dipadukan dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga menjadi satu basis tunggal yang akurat. Dengan begitu, bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Tito.
Ia menegaskan, data tersebut bersifat dinamis dan akan terus diperbarui agar bisa menyesuaikan kondisi nyata di lapangan.
Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mengidentifikasi faktor spesifik penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing
“Setiap daerah punya persoalan yang berbeda. Ada yang terkendala akses pendidikan, ada yang kesulitan air bersih, atau keterbatasan lapangan pekerjaan. Semua ini harus dipetakan agar program yang dibuat benar-benar bisa menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menambahkan bahwa inflasi daerah sangat memengaruhi tingkat kemiskinan.
Muhaimin menilai penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Harus ada strategi pemberdayaan yang menyeluruh, meliputi Pengurangan beban pengeluaran dasar, seperti jaminan sosial dan bantuan tepat sasaran, Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses lapangan kerja dan Pengurangan kantong-kantong kemiskinan lewat perbaikan hunian, infrastruktur dasar, dan program pemberdayaan berbasis kawasan.
