Jakarta – Liputan Warta Jatim. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan ke pemerintah daerah (Pemda) harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, dana daerah tidak hanya bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diberikan pemerintah pusat, tetapi juga didukung oleh program-program kementerian dan lembaga.
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.
Mendagri menjelaskan, alokasi TKD akan mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing daerah. Beberapa daerah diketahui masih sangat bergantung pada TKD karena pendapatan asli daerah (PAD) mereka tergolong rendah.
“Kita perlu berbagi data antara Kemendagri dengan Kemenkeu untuk menentukan alokasi anggaran yang adil. Kami perhatikan betul kemampuan fiskal tiap daerah,” ujar Tito.
Tito menekankan, hal utama dalam pengelolaan anggaran adalah memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan. Salah satunya melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk belanja operasional dan pegawai.
Ia juga menyebut bahwa beberapa sektor layanan publik, seperti perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan, sudah banyak dibiayai oleh pemerintah pusat.
“Banyak program yang langsung di-cover oleh kementerian terkait, sehingga meskipun ada pengalihan anggaran, pelayanan publik di daerah tidak boleh terhenti,” jelasnya.
Untuk memastikan efektivitas anggaran, Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki program di daerah. Harapannya, walaupun sebagian anggaran dikerjakan langsung oleh pemerintah pusat, manfaatnya tetap bisa dirasakan oleh masyarakat daerah.
Forum tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana
