Subang – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi atas capaian positif pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang berhasil melampaui rata-rata nasional. Berdasarkan data resmi, pada triwulan I tahun 2025, ekonomi Jawa Barat tumbuh 4,98 persen (year on year), sedikit lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 4,87 persen.
Apresiasi itu disampaikan Mendagri dalam acara Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Daerah se-Jawa Barat di Lembur Pakuan Sukadaya, Kabupaten Subang, Selasa 15 Juli 2025.
“Saya mengapresiasi kinerja Jawa Barat yang pertumbuhan ekonominya di atas nasional. Ini harus terus dijaga bahkan ditingkatkan,” ujar Mendagri.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki modal besar untuk mendongkrak perekonomian berkat potensi sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia ini didominasi oleh kelompok usia produktif.
“Usia produktif di Jawa Barat itu 69,75 persen yang dari umur 15 sampai 64 tahun. Artinya apa? Ini potensi besar,” tegas Mendagri.
Selain SDM, Jawa Barat juga dikaruniai kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dapat dikelola untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah berfungsi meningkatkan peredaran uang di masyarakat.
“Konsumsi rumah tangga itu di atas 50 persen kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau belanja pemerintah jalan, maka peredaran uang meningkat, konsumsi naik, sektor swasta hidup,” paparnya. Mendagri memin
Mendagri meminta kepala daerah untuk serius memonitor realisasi belanja APBD. Ia menyarankan agar para kepala daerah rutin mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi kinerja masing-masing.
“Suruh mereka bacain sekdanya atau Bappeda bacain berapa belanja tiap OPD. Mana yang lambat, mana yang cepat, ketahuan untuk dikejar,” jelas Mendagri.
Mendagri juga menyinggung sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah di Jawa Barat. Persoalan seperti kemiskinan ekstrem, angka pengangguran, dan stunting disebut sebagai prioritas yang harus diatasi melalui kerja sama lintas sektor.
“Masih ada tantangan yang harus kita perbaiki bersama. Ini perlu langkah konkret dan komitmen semua pihak,” tegasnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Mendagri. Ia menilai forum tersebut menjadi ruang penting untuk berdiskusi dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan daerah.
“Malam hari ini kita gunakan sebagai pertemuan konsultasi. Menyampaikan beberapa pokok pikiran [Mendagri] untuk diserap oleh para bupati dan wali kota,” kata Dedi.
Gubernur juga mengapresiasi respons cepat Mendagri dalam berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
Acara silaturahmi ini turut dihadiri pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, termasuk Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik Apep Fajar Kurniawan, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, serta jajaran terkait lainnya.
Dari pihak pemerintah daerah, hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, para bupati, wali kota, dan OPD se-Jawa Barat.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus bersinergi untuk mengoptimalkan potensi Jawa Barat, menumbuhkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
