Jakarta – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, sejak era reformasi, kepala daerah memiliki ruang lebih luas untuk berinovasi dan mengambil kebijakan yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Daerah bisa melakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif. Sejumlah peraturan yang bisa dibuat, baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, bupati, wali kota, semuanya untuk menentukan hajat hidup masyarakatnya,” ujar Mendagri saat menghadiri Pemimpin Daerah Awards 2025 di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025 malam.
Mendagri menambahkan, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan legitimasi kuat dari rakyat, namun tetap ada risiko penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, prinsip reward and punishment diterapkan untuk mendorong kinerja daerah. Penghargaan bisa datang dari masyarakat, media, atau pemerintah pusat, sementara hukuman bisa berupa kritik publik, sanksi administratif, hingga proses hukum.
“Kita tahu bahwa ada 552 daerah, 38 provinsi, 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati. Semua berkontribusi untuk masyarakat dan pembangunan nasional Indonesia,” katanya.
Acara Pemimpin Daerah Awards 2025 digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap kepala daerah yang berhasil menunjukkan prestasi dan inovasi. Mendagri menekankan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi agar kepala daerah terus menggunakan kewenangannya untuk kemaslahatan masyarakat.
“Pada malam ini kita menyaksikan salah satu bentuk reward yang diberikan oleh non-pemerintah, khususnya media,” jelas Tito
Adapun pemenang Pemimpin Daerah Awards 2025 terdiri dari beberapa kategori. Untuk Kategori Inovasi Daerah, penghargaan diberikan kepada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kotabaru.
Pada Kategori Pembangunan Ekonomi Daerah, penghargaan diraih oleh Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Sementara itu, Kategori Pelayanan Publik dimenangkan oleh Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Jayapura, Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, serta Satreskrim Polresta Sidoarjo.
Untuk Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM, penghargaan diberikan kepada Kota Bandar Lampung, Kota Malang, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Batang Hari. Adapun Kategori Kerja Sama Strategis diberikan kepada DPRD Kota Bekasi.
Acara turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah, serta para kepala daerah penerima penghargaan.
