Jakarta – Liputan Warta Jatim,
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah agar memperkuat langkah antisipasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Arahan tersebut dituangkan dalam dua surat edaran terbaru yang menekankan optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas maupun aksi unjuk rasa.
Dalam Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025, Mendagri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menegaskan pentingnya menghidupkan kembali peran Satlinmas di desa dan kelurahan.
“Meningkatkan peran serta anggota Satuan Pelindungan Masyarakat di desa/kelurahan untuk membantu terciptanya kondusifitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah,” tegas Mendagri dalam surat tersebut.
Ia juga meminta kepala daerah menggiatkan kembali Pos Ronda dan memperkuat Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai langkah kewaspadaan dini di tingkat RT dan RW. Selain itu, setiap gangguan ketertiban diminta segera dilaporkan melalui aplikasi SIM Linmas, yang berfungsi sebagai Satu Data Nasional untuk pelaporan penyelenggaraan linmas di daerah.
Sementara itu, melalui Surat Edaran Nomor 000.10.3/e-748/Polpum tanggal 2 September 2025, Mendagri menugaskan para kepala daerah selaku Ketua Forkopimda serta camat selaku Ketua Forkopimcam untuk meningkatkan koordinasi intensif.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar menjelaskan, Forkopimda harus rutin menggelar pertemuan guna mendeteksi secara cepat potensi konflik maupun aksi unjuk rasa. Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga pemangku kepentingan lokal juga dinilai penting untuk mencegah berkembangnya isu provokatif, hoaks, maupun ujaran kebencian.
Mendagri menekankan perlunya komunikasi sosial yang melibatkan forum-forum kemitraan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat persatuan sekaligus menciptakan suasana damai di tengah masyarakat.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik sejak dini,” ujar Tito.
Tak hanya langkah antisipasi keamanan, Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk aktif menggelar kegiatan positif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kegiatan itu meliputi dialog publik, kegiatan keagamaan, bakti sosial, bakti kesehatan, penyaluran bantuan, hingga pasar murah.
Menurut Tito, aktivitas semacam ini dapat mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat sekaligus meredam potensi gejolak sosial. Setiap kegiatan tersebut juga diminta untuk dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Polpum.
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
