Jakarta – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan penting di Gedung Kemendagri, Jakarta. Fokus utama diskusi adalah mendorong efektivitas pelaksanaan program strategis nasional serta memantau progres realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.
Pertemuan dua pucuk pimpinan kementerian tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program prioritas nasional, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdeskel), Program Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat—yang menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan.
“Keberhasilan program nasional tidak bisa hanya bergantung pada satu institusi. Diperlukan sinergi lintas kementerian dan komitmen dari pemerintah daerah,” ujar Mendagri Tito.
Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat apabila hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata, seperti dalam sektor infrastruktur, layanan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Dalam forum tersebut, Tito juga memaparkan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Hingga 29 Juli 2025, data menunjukkan bahwa realisasi pendapatan baru mencapai 46,24%, sedangkan realisasi belanja berada di angka 37,22%. Kedua angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang masing-masing tercatat 52,91% dan 44,75%.
Hal ini menjadi perhatian serius karena rendahnya penyerapan anggaran di tengah tahun bisa berdampak pada lambatnya implementasi program strategis.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan data realisasi pendapatan dan belanja di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Ia mengungkapkan, secara keseluruhan, realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota hingga 29 Juli 2025 sebesar 46,24 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Juli 2024 yang mencapai 52,91 persen. Sementara itu, realisasi belanja hingga 29 Juli 2025 sebesar 37,22 persen, juga lebih rendah dibandingkan capaian per 31 Juli 2024 sebesar 44,75 persen.
Adapun 10 daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi di tingkat provinsi antara lain Papua Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Sementara itu, di tingkat kabupaten yaitu Sumbawa Barat, Lebak, Wonogiri, Lampung Utara, Kulon Progo, Magetan, Pati, Tanah Laut, Tegal, dan Batang. Di tingkat kota yaitu Banjarbaru, Denpasar, Banjarmasin, Tangerang Selatan, Solok, Baubau, Sawahlunto, Batam, Yogyakarta, dan Tangerang.
Sementara itu, 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi yaitu Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Aceh, Papua Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Di tingkat kabupaten yaitu Raja Ampat, Halmahera Utara, Ende, Simeulue, Konawe Utara, Manokwari Selatan, Muna Barat, Sorong, Kotabaru, dan Morowali. Sementara di tingkat kota yaitu Sorong, Lubuk Linggau, Samarinda, Gorontalo, Bontang, Subulussalam, Kupang, Prabumulih, Gunungsitoli, dan Pematangsiantar.
Lebih lanjut, 10 daerah dengan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Barat. Di tingkat kabupaten yaitu Pati, Ciamis, Asahan, Buleleng, Purbalingga, Kulon Progo, Pacitan, Karanganyar, Magetan, dan Garut. Di tingkat kota yaitu Sukabumi, Serang, Sawahlunto, Banjar, Banda Aceh, Pariaman, Tanjungpinang, Cimahi, Tegal, dan Bogor.
Adapun daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi antara lain Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Sumatera Utara. Sementara itu, di tingkat kabupaten yaitu Kepulauan Aru, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Keerom, Raja Ampat, Tambrauw, Ende, Murung Raya, Halmahera Utara, dan Dogiyai. Sedangkan di tingkat kota yaitu Manado, Subulussalam, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Pagaralam, Tanjungbalai, Sorong, Lubuk Linggau, dan Bima.
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
Anto