Banyuwangi – Liputan Warta Jatim, Sejumlah elemen masyarakat sipil dan media yang tergabung dalam Koalisi LSM dan Media Banyuwangi menyatakan penolakan terhadap kegiatan seremonial berskala besar yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka menyoroti dampak negatif berupa kemacetan total, lumpuhnya mobilitas warga, dan kerugian ekonomi akibat penutupan akses utama di wilayah Banyuwangi.
Koordinator Lapangan, Muhammad Amrullah, mengatakan Gabungan ini terdiri dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (PUSKAPTIS), Forum Transparansi Publik (FORTRAP), Koalisi Kontraktor Bersatu (KKB), dan Forum Nelayan Sejahtera.
Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak lagi relevan.
“Jika hanya menguras anggaran namun tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat bawah,” cetus Amrullah, Jum’at (25/07/2025).
Menurut mereka, setiap kebijakan atau agenda daerah harus berpijak pada prinsip efisiensi anggaran, keberlanjutan ekonomi rakyat, serta tidak menimbulkan gangguan sistemik terhadap jalur distribusi logistik, mobilitas nelayan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat umum.
Koalisi ini juga mendesak pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi ulang kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit, namun melumpuhkan akses vital masyarakat luas. Mereka menyatakan siap turun ke jalan sebagai bentuk penegasan sikap, serta menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan kepentingan publik di atas kepentingan seremonial.
