Jakarta – Liputan Warta Jatim, Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan nasional, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pendataan desa berbasis teknologi. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, bersama Wakil Kepala I BP Taskin Nanik S. Deyang dan Prof. Sofyan Sjaf dari IPB University, tengah mematangkan rencana kolaborasi untuk memperkuat akurasi data desa sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Dalam pertemuan yang digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025 di Jakarta, Wamenkop menegaskan bahwa kemiskinan adalah tantangan besar yang memerlukan solusi strategis dan presisi data yang tinggi. Ia menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja di pedesaan.
“Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Tanpa data presisi, program tidak akan tepat sasaran,” ujar Ferry.
Dalam kesempatan itu, Guru Besar Sosiologi Pembangunan IPB, Prof. Sofyan Sjaf, memaparkan tentang Data Desa Presisi (DDP) sebuah aplikasi berbasis teknologi canggih yang dirancang untuk memotret kondisi desa secara holistik, mulai dari potensi, demografi, hingga profil sosial masyarakatnya.
DDP menggunakan kombinasi antara drone, kecerdasan buatan (AI), serta enumerator lokal dari kalangan pemuda desa untuk menghasilkan data mikro spasial dan numerik yang presisi.
“Kami membangun sistem yang hanya dapat diisi oleh enumerator saat mereka benar-benar berada di lokasi. Data dikumpulkan secara ilmiah dan partisipatif, dengan kendali penuh dari server terintegrasi,” jelas Prof. Sofyan.
Hingga kini, DDP telah diterapkan di 16 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan mencakup lebih dari 1.200 desa. Model ini dinilai sangat efektif dalam menggambarkan realitas lapangan karena mengedepankan pendekatan bottom-up, di mana warga desa turut aktif membangun data mereka sendiri.
Wamenkop Ferry menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar wacana, melainkan tindak lanjut konkret dari diskusi sebelumnya antara Kemenkop dan BP Taskin. Ia menyatakan kesiapan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menyempurnakan sistem pendataan yang ada.
“Kita harus punya semangat yang sama dalam membangun data presisi. Tujuannya jelas: mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan di desa,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala I BP Taskin Nanik S. Deyang menyambut positif kolaborasi ini. Ia berharap pendekatan yang melibatkan teknologi dan partisipasi akademisi ini dapat menjadi terobosan untuk mempercepat validasi data penduduk miskin di Indonesia.
“Kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama akademisi, untuk memastikan data yang kita miliki benar-benar akurat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Langkah Kemenkop mendukung teknologi pendataan seperti DDP menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan kini tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga pada kekuatan data dan informasi yang akurat. Dengan data yang presisi, program pembangunan dapat lebih efektif, efisien, dan menyentuh sasaran yang tepat.
