Jakarta – Liputan Warta Jatim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penetapan ini diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025.
Immanuel ditangkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu 20 Agustus 2025 malam bersama sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan pihak swasta. Dalam kasus ini, KPK menetapkan total 11 orang tersangka, termasuk Noel.
“KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Dalam konferensi pers tersebut, Immanuel tampil mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol, berdiri bersama tersangka lainnya.
Menurut KPK, praktik pemerasan dilakukan dengan cara mempermainkan proses penerbitan sertifikat K3. Padahal, biaya resmi penerbitan sertifikat hanya Rp275 ribu, namun pekerja maupun perusahaan harus membayar hingga Rp6 juta agar permohonan bisa diproses.
Dari selisih biaya itu, KPK menduga terdapat aliran dana Rp81 miliar yang dibagi ke sejumlah pihak.
Beberapa rincian aliran dana yang diungkap KPK antara lain:
1. Irvian Bobby Mahendro diduga menerima Rp69 miliar sepanjang 2019–2024.
2. Gerry Adita Herwanto menerima Rp3 miliar melalui transfer dan setoran tunai.
3. Subhan menerima Rp3,5 miliar dari sekitar 80 perusahaan.
4. Anitasari Kusumawati menerima Rp5,5 miliar pada 2021–2024.
5. Immanuel Ebenezer (Noel) diduga mendapat Rp3 miliar dari praktik tersebut.
6. Hery Sutanto serta Fahrurozi masing-masing menerima sekitar Rp1,5 miliar.
Selain uang, penyidik KPK juga menyita puluhan mobil mewah, motor Ducati, dan sejumlah aset properti yang diduga dibeli dari hasil korupsi.
Kasus ini menarik perhatian publik karena Noel pernah dikenal sebagai aktivis yang vokal melawan korupsi. Pada 2022 silam, ia bahkan pernah menyatakan dirinya mendukung agar koruptor dihukum mati.
Namun, pernyataan itu kini berbalik arah setelah ia sendiri terseret kasus besar yang merugikan pekerja dan perusahaan di sektor ketenagakerjaan.
KPK juga telah menyegel salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang diduga menjadi pusat pengaturan pengurusan sertifikat K3.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan, OTT ini merupakan bagian dari komitmen KPK memberantas praktik pemerasan di lembaga negara.
“Kasus ini jelas merugikan masyarakat dan dunia usaha. Pekerja yang seharusnya hanya membayar tarif resmi, justru dipaksa membayar puluhan kali lipat. Ini adalah bentuk pemerasan yang tidak bisa ditolerir,” tegas Fitroh.
KPK menegaskan akan terus mengusut aliran dana, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di luar 11 tersangka yang sudah ditetapkan.
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
