Sidoarjo- liputanwartajatim.com, Ketua DPD Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) Jawa Timur, M.A. Kaligis, SH, yang akrab disapa Bang Moka dan juga menjabat sebagai Pimpinan Media Online Nasional, menyoroti proyek pembangunan gorong-gorong (selokan) di Dusun Sidoranggu RT.09 RW.05, Desa Watugolong, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Sabtu (03/05/2025).
Proyek dengan volume panjang 135 meter, lebar 0,4 meter, dan tinggi 0,55 meter tersebut menelan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00. Pembangunan ini didanai dari anggaran tahun 2024, namun ironisnya, proyek tersebut kini sudah mengalami kerusakan berupa retakan dan pecah-pecah pada struktur gorong-gorong.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan proyek dengan spesifikasi teknis yang seharusnya. Retakan yang muncul dalam waktu relatif singkat ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas material dan pengerjaan proyek tersebut.
Tim investigasi dari DPD FRJRI Jawa Timur telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa kerusakan memang cukup mencolok di beberapa bagian saluran. Hal ini menimbulkan kekecewaan warga, yang sebelumnya berharap proyek ini mampu mengatasi persoalan saluran air di wilayah mereka.
Salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kepada tim investigasi bahwa sejak awal pengerjaan, proyek ini terlihat dikerjakan dengan asal-asalan. Ia menduga bahwa pelaksanaan proyek tidak mengikuti standar teknis yang telah ditentukan.
“Waktu dikerjakan, kelihatannya asal cepat selesai saja, padahal seharusnya ini proyek yang penting buat lingkungan kami. Tapi baru beberapa bulan sudah retak-retak,” ujarnya.
Kepala Desa Watugolong, Slamet Handoyo, saat dikonfirmasi oleh tim investigasi DPD FRJRI Jawa Timur, belum dapat memberikan keterangan secara resmi terkait dengan kondisi proyek tersebut.
Ketua DPD FRJRI Jawa Timur, Bang Moka, menyatakan keprihatinannya atas kondisi proyek yang tidak sesuai harapan tersebut. Ia menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Anggaran Rp 100 juta itu bukan jumlah kecil. Maka sudah seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Jika ada indikasi penyimpangan, tentu kami akan kawal hingga tuntas,” tegas Bang Moka.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait. DPD FRJRI Jawa Timur menyatakan akan terus mengawal kasus ini demi memastikan transparansi dan kualitas pembangunan yang berpihak pada masyarakat.(Bersambung).
(Red/Tim)