Jakarta – Liputan Warta Jatim, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mempercepat realisasi program Waste to Energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi di berbagai daerah di Indonesia. Program ini kini telah naik level, ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencerminkan pentingnya penanganan sampah secara modern dan berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk “Waste to Energy (Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif)” yang digelar di Command Centre BSKDN, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025.
Yusharto menyampaikan bahwa penanganan sampah kini bukan lagi semata persoalan pelayanan dasar atau isu lingkungan, tetapi telah menjadi prioritas nasional. Salah satu indikatornya adalah masuknya WtE sebagai satu dari tujuh PSN baru yang diumumkan oleh Presiden RI.
“Percepatan pengelolaan sampah menjadi energi adalah tantangan sekaligus peluang. Pemerintah daerah harus mulai bergerak, karena ini bukan hanya tentang pengelolaan limbah, tapi juga tentang transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Yusharto.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah pusat telah mengatur percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berbasis teknologi ramah lingkungan. Namun, realisasi di daerah masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, kompleksitas regulasi, hingga koordinasi yang belum optimal antarinstansi.
Yusharto menekankan bahwa keberhasilan implementasi WtE sangat bergantung pada inisiatif dan kepemimpinan kepala daerah, kapasitas kelembagaan, kesiapan teknologi, serta skema pendanaan yang inovatif. Oleh karena itu, forum seperti ini menjadi wadah penting untuk saling berbagi pengalaman dan membangun strategi yang aplikatif.
Salah satu contoh inspiratif datang dari Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya pendekatan kultural dalam pengelolaan sampah. Di daerahnya, tokoh-tokoh agama seperti para kiai dilibatkan secara aktif untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait sampah.
“Gerakan ini bukan hanya soal kebijakan pemerintah. Kita perlu kekuatan sosial dan budaya lokal. Ketika tokoh masyarakat bersuara, dampaknya jauh lebih kuat,” ungkap Yusuf.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, juga membagikan praktik terbaik dari wilayahnya. Pekalongan telah membentuk satgas darurat sampah, melibatkan komunitas perempuan dan organisasi lokal dalam edukasi serta pemilahan sampah dari rumah tangga.
“Kami membina generasi muda sejak dini, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Budaya bersih dan kesadaran lingkungan harus dibangun sejak kecil,” jelas Balgis.
Ia juga menegaskan bahwa visi besar Pekalongan adalah menjadi kota dengan nol sampah (zero waste), sebuah arah kebijakan yang ambisius namun realistis jika didukung seluruh elemen masyarakat.
Forum ini turut menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang dan daerah, termasuk Bupati Aceh Selatan Mirwan, Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, serta perwakilan dari dunia akademik dan aktivis lingkungan. Hadir pula Head of System Innovation Section dari National Institute for Environmental Studies (NIES), Jepang, Minoru Fujii, yang menyampaikan pendekatan global terhadap WtE.
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
