Jakarta – Liputan Warta Jatim, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk membantu pegawai berpenghasilan rendah mendapatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Penandatanganan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis 7 Agustus 2025, dihadiri langsung oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan Deputi Komisioner BP Tapera, Sid Herdi Kusuma.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa hingga kini sudah 1.190 pegawai Kemendagri yang mendaftar untuk program pembiayaan rumah ini. Bagi Mendagri, program ini bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga bentuk kepedulian terhadap pegawai, terutama mereka yang bergaji di bawah Rp5 juta.
“Jadi selain masyarakat, pegawai juga ada yang berpenghasilan rendah. Pegawai negeri ya. Mereka di bawah, ada yang [gajinya] di bawah 5 juta tadi kan,” ujar Mendagri.
Mendagri meyakini, akses terhadap rumah layak akan meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Ia bahkan menyebut, dengan hunian yang layak, potensi penyimpangan bisa ditekan, karena kebutuhan dasar pegawai telah terpenuhi.
Program ini merupakan bagian dari misi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yaitu penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kolaborasi Kemendagri dan BP Tapera menjadi bukti nyata sinergi antarinstansi demi mewujudkan target ambisius tersebut.
Tak hanya itu, Kemendagri juga menunjukkan dukungan penuh melalui Surat Keputusan Bersama dengan Menteri PKP dan Menteri PUPR terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Seluruh pemerintah daerah pun telah menerbitkan peraturan untuk menindaklanjutinya.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa apa yang sudah dikerjakan sudah on the right track. Jadi kita akan terus berjalan untuk mencapai target,” ungkap Mendagri.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait juga hadir dan menyatakan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, kesuksesan program ini tak lepas dari kekompakan dan kolaborasi antar anggota kabinet.
“Enggak ada superman dalam kabinet ini, yang ada adalah super team,” kata Ara, sapaan akrab Menteri PKP.
Visi-misi Presiden, lanjutnya, menjadi satu-satunya panduan arah kerja seluruh kementerian.
Acara penandatanganan PKS juga diselingi momen haru: penyerahan simbolis kunci rumah kepada beberapa pegawai Kemendagri yang telah lolos program pembiayaan. Momen ini menjadi gambaran nyata bahwa program ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan nyata para ASN.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta pejabat tinggi madya dan pratama dari berbagai instansi.
