JAKARTA – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memamerkan sederet capaian gemilang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa 8 Juli 2025.
Bukan sekadar angka di atas kertas, hasil ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang dinilai efisien, transparan, dan akuntabel bahkan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut!
Kemendagri mencatat realisasi anggaran sebesar Rp5,16 triliun atau 96,55 persen dari pagu Rp5,35 triliun. Angka ini bukan main lebih tinggi dari rata-rata nasional 95,62 persen.
Dengan capaian itu, Kemendagri menempati peringkat ke-6 dari 21 kementerian/lembaga (K/L) dengan pagu sedang, dan peringkat ke-33 dari 86 K/L secara nasional.
“Artinya secara implisit, Kementerian Dalam Negeri dalam merealisasikan anggarannya dianggap efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Mendagri Tito di hadapan anggota DPR.
Prestasi lain yang tak kalah membanggakan: Kemendagri sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-11 kalinya sejak 2014.
Ini jadi bukti konsistensi tata kelola keuangan yang baik selama satu dekade terakhir.
Selain itu, Kemendagri juga mengantongi sejumlah penilaian “Sangat Baik” dari kementerian lain:
Nilai kinerja anggaran: 93,68 (Kemenkeu)
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja: 77,90 (KemenPANRB)
Indeks Reformasi Birokrasi: 88,92 atau A- (KemenPANRB)
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional: 98,95 (Bappenas)
Tak mau kalah, BNPP juga mencatat kinerja anggaran impresif. Realisasi belanja BNPP mencapai Rp231,63 miliar atau 98,01 persen dari pagu di atas rata-rata nasional.
BNPP pun menempati peringkat ke-11 dari 47 K/L dengan pagu kecil, serta peringkat ke-16 dari total 86 K/L nasional.
Seperti dari BPK. Indeks Reformasi Birokrasi BNPP pun naik dari 70,08 menjadi 73,88.
Tak hanya itu, layanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mendapat kategori “Prima” dari KemenPANRB menjadi bukti keseriusan dalam melayani masyarakat di kawasan perbatasan.
Mendagri Tito juga memaparkan rencana anggaran untuk tahun 2026. Pagu indikatif Kemendagri ditetapkan Rp3,24 triliun, dengan usulan tambahan sekitar Rp3,14 triliun.
Sementara BNPP memiliki pagu indikatif Rp131,1 miliar dan mengusulkan tambahan Rp235,18 miliar.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang selalu melakukan pengawasan dengan nilai-nilai yang baik,” ujar Tito mengakhiri pemaparannya
Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima
Ariesto Pramitho Ajie. Kaperwil Jabodetabek
ENI