Sinjai – Liputan Warta Jatim, Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, yang diolah dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SPPKP) Kementerian Perdagangan, menunjukkan gejolak harga barang yang mencolok di Kabupaten Sinjai sepanjang Januari hingga awal Mei 2025. IPH atau indeks perubahan harga 20 kebutuhan pokok yang dipantau mingguan, mencerminkan pola inflasi dan deflasi tajam, indikasi perlunya tata kelola harga oleh pemerintah daerah.
Kepala BPS Kabupaten Sinjai saat di konfirmasi Senin (5/5/2025) menyatakan fluktuasi IPH sangat labil. Pekan pertama Mei 2025 mencatat deflasi ekstrem sebesar -1,83, yang berarti harga sejumlah kebutuhan pokok anjlok tajam hanya dalam satu pekan. Sementara itu, hanya dua pekan sebelumnya, IPH melonjak ke angka 1,91, tertinggi sepanjang tahun.
“Fluktuasi harga yang terjadi mencerminkan gejolak tajam. Lonjakan dan penurunan harga yang berlangsung perlu lebih dikendalikan, agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak merasakan dampaknya. Pengawasan dan koordinasi distribusi pangan di daerah perlu ditingkatkan,”ucap Syamsuddin.
Selama empat bulan terakhir, terjadi empat fase inflasi tinggi, yaitu Januari, Maret, serta April pekan kedua dan ketiga. Namun gelombang ini selalu diikuti deflasi tajam, khususnya pada Februari dan awal Mei.
Komoditas utama menjadi penyumbang terbesar pergerakan harga pekan pertama Mei menunjukkan kontribusi deflasi tertinggi dari daging ayam ras sebesar -1,6445, diikuti Komoditas II yaitu cabai rawit (-0,4439), yang menunjukkan harga komoditas pokok turun drastis.
Fluktuasi tinggi juga tercermin dari koefisien variasi (CV), yang melonjak hingga 0,40274 pada awal Maret, serta 0,33070 pada akhir Februari, angka yang mencerminkan kelabilan pasar yang serius.
Data ini memperlihatkan perlunya Pemda aktif mengelola dinamika pasar. Butuh mekanisme peringatan dini maupun intervensi harga yang signifikan. Distribusi pasokan antar pekan harus lebih terkoordinasi, agar tida kelebihan stok di satu sisi dan kelangkaan di sisi lain.
“Tren ini perlu ditangani lebih tepat, agar tidak melemahkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan ketergantungan mereka pada bantuan bersifat sementara,” lanjut mantan Kepala BPS Kotamobagu ini.
Syamsuddin menyarankan perlunya langkah konkret dan segera oleh pemerintah daerah, diantaranya Membangun sistem distribusi berbasis data, yakni Pemda bisa menggunakan dashboard digital yang terhubung ke data harga dan stok harian.
Selain itu, dibutuhkan Intervensi pasar melalui buffer stok komoditas prioritas, seperti beras, telur, minyak goreng dan cabai. Transparansi dan kolaborasi dengan pelaku pasar, juga sebaiknya dilaksanakan dengan melibatkan petani, pedagang pasar dan distributor lokal dalam forum harga mingguan.
Laporan: Ilham Hs