Banyuwangi – Liputan Warta Jatim, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) menggelar kegiatan Workshop dengan tema “Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan”, bertempat di Dusun Krasak, Desa Kaotan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jum’at (17/10/2025).
Workshop kali ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Henik Setyorini serta menghadirkan Marifatul Kamila, S.H., Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi Partai Golkar, sebagai pemateri utama.
Dalam penyampaianya , Marifatul Kamila menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran HAM yang bersifat multidimensi dengan bentuk fisik, psikis dan ekonomi. Akar masalahnya terletak pada budaya patriarki, ketimpangan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum.
Dampak kekerasan itu sendiri sangat luas, tidak hanya pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta keberlangsungan generasi mendatang.
Strategi penanggulangan yang efektif harus bersifat komprehensif, meliputi upaya pencegahan melalui pendidikan, penanganan melalui layanan terpadu dan pemberdayaan melalui rehabilitasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (pemerintah, aparat pebegak hukum, masyarakat serta media).
“Kita ingin perempuan dan anak tidak lagi menjadi korban. Perlindungan bukan hanya fisik, tetapi juga psikis dan mental. Edukasi seperti ini menjadi langkah penting untuk mencegah kekerasan sejak dini,” lanjut Marifatul
Ia juga menyoroti bahwa banyak kasus kekerasan di Banyuwangi berawal dari masalah ekonomi dan kurangnya edukasi keluarga. Data dari Dinsos menunjukkan lebih dari 30.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah tercatat di wilayah Banyuwangi.
Lebih lanjut, Marifatul Kamila menambahkan, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak, harus tetap menjadi prioritas utama meskipun terjadi penyesuaian anggaran dari pusat.
“Anak-anak adalah masa depan Banyuwangi dan masa depan bangsa. Melindungi mereka berarti menjaga generasi penerus bangsa,” pungkas nya.
Sementara itu, Kadis Dinsos Henik Setyorini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan edukatif dan preventif.
“Kami ingin masyarakat lebih sadar dan berani melapor jika menemukan kekerasan di sekitar mereka. Pemerintah sudah menyiapkan wadah seperti Ruang Rindu untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi korban,” jelas Henik. (jf/kc)
Sudarto