BANYUWANGI – Liputan Warta Jatim Sebagian fraksi yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mengharapkan agar eksekutif dapat memaksimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran (TA) 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, pada Jum’at (01/11/2024).
Ketua sekaligus juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, menyampaikan pandangannya jika melihat target kenaikan PAD Banyuwangi sebesar Rp 665 miliar di tahun 2025, artinya ada kenaikan sebesar Rp 60 miliar bila dibandingkan tahun 2024 yang nilainya Rp 605 miliar.
“Dengan asumsi sektor pajak yang menyumbang kenaikan terbesar, sesungguhnya banyak hal lain yang kalau kita serius meningkatkan pendapatan asli daerah, maka juga bisa dikapitalisasi untuk menaikkan angka PAD,” ujar Ficky.
Lebih lanjut Ficky mengatakan, pihaknya berharap agar semua pihak fokus agar proses memaksimalkan PAD Banyuwangi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karen semakin banyak PAD, maka semakin besar pula peluang menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
Ia menambahkan, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang penuh potensi. Apabila semua pihak mau kerja keras, maka sangat mungkin bisa menaikkan target dan pendapatan sehingga tidak hanya berkutat di zona nyaman.
”Harapannya target yang ditetapkan itu bisa direalisasikan, tidak hanya sekadar asal tetapi bisa dieksekusi dengan baik dan pada akhirnya bisa meningkat,” harapnya.
Diungkapkan juga oleh Ficky, di beberapa sektor yang diharapkan bisa menjadi cara dan solusi untuk meningkatkan PAD, seperti hasil retribusi, dan hasil kekayaan yang dipisahkan angkanya sama persis dengan target tahun anggaran 2024.
“Ini tentu harus dievaluasi dan dikaji lebih mendalam, kenapa angkanya hanya stagnan dan statis seperti itu,” ungkapnya.
Ditambahkan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Banyuwangi, Yusieni, dalam penyampaian pandangan umumnya menyoroti keberadaan tambang PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melalui anak usahanya PT Bumi Suksesindo (BSI) yang mengerjakan proyek tambang emas dan tembaga di Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.
Menurutnya, sesuai informasi dan rilis resmi dari Situs Merdeka Copper Gold Tbk, per maret 2024, Mineral Resources Estimate (MRE) terbaru dari proyek ini melaporkan adanya peningkatan jumlah sumber daya mineral terindikasi.
Dengan total kandungan sumber daya mineral proyek tersebut meningkat dari 1.706 menjadi 1.738 juta ton, dengan peningkatan pada sumber daya mineral terindikasi, dari yang semula mengandung 8,1 juta ton tembaga dan 27,4 juta ons emas, proyek tumpang pitu saat ini mengandung 8,2 juta ton tembaga dan 27,9 juta ons emas.
“Sedangkan izin operasional proyek Tumpang Pitu akan berakhir tahun 2029, bila tidak memperpanjang izinnya. Dengan kondisi riil seperti tersebut diatas, kira-kira sampai sejauh mana kontribusi PT. BSI kepada penerimaan kas daerah di tahun 2025 mendatang, agar bisa menambah kapasitas fiskal daerah dari tahun ke tahun,” kata Yusieni.
Sementara itu, pimpinan rapat paripurna dewan Hj Siti Mafrochatin Ni’mah yang didampingi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, sebelum menutup Rapat Paripurna Dewan menyerahkan berkas pandangan umum fraksi yang ada di DPRD kepada Pj Sekda Banyuwangi. Untuk dijadikan bahan dalam penyampaian jawaban bupati Banyuwangi, terhadap pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna dewan selanjutnya.
“Kami mengingatkan rapat paripurna DPRD Banyuwangi akan kembali dilaksanakan pada Senin, 04 November 2024 mendatang,” ujar Ni’mah. (rag)
