Cilacap – Liputan Warta Jatim, Wakil Ketua DPRD Cilacap, Suyatno merasa prihatin mengenai tawuran yang melibatkan pelajar. Apalagi ada yang disuruh mengundurkan diri dari sekolah seperti yang dialami LA dan ZPA siswa SMK Boedi Oetomo Cilacap.
Suyatno sangat menyayangkan keputusan sekolah tersebut karena dianggap terlalu berat. Menurut dia, keputusan tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan masalah tawuran pelajar.
“Secara pribadi, saya sangat prihatin sekali masih banyak tawuran tawuran antar pelajar. Apalagi itu usia usia remaja yang belia sekali. Jadi saya secara pribadi prihatin sekali. Entah itu hanya ikut-ikutan ataupun menjadi pelaku, saya saya prihatin sekali. Tapi kalau eksekusinya langsung diberhentikan tanpa peringatan itu juga kurang bijaksana, sebab apa?, ini kan menjelang kenaikan sekolah,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Jumat (21/3/2025).
Kedua, lanjut dia, anak anak masih punya masa depan yang panjang. Ia juga sangat setuju sekali kalau ada tindakan tegas dari pihak sekolahan dalam memberikan sanksi.
“Tapi kalau sanksinya dikeluarkan, itu saya sangat menyayangkan, sebab ini mau ada kenaikan kelas, yang kedua ini kan diproses dulu, itu anak hanya ikut-ikutan apa memang menjadi pelaku utama atau otak dari tawuran itu, jadi harus diklarifikasi terlebih dahulu,” katanya
Suyatno berpendapat, kalaupun ternyata anak itu menjadi otak dari tawuran, diberikan sanksi peringatan keras atau skorsing atau apa. ” Kemudian orang tuanya dipanggil kalau perlu diproses kepolisian biar ada efek jera. Tapi kalau langsung dikeluarkan, saya kira itu keputusan yang kurang bijak,” katanya.
Sebab, lanjut Suyatno, anak-anak masih punya masa depan yang panjang. Ia tidak ingin setelah dikeluarkan dari sekolah karena tawuran, mereka kesulitan masuk ke sekolah lain karena tidak diterima. “Itu kan sama saja kita menumpas habis masa depan anak anak kita, jadi tolong saya mengharapkan dari pihak sekolah untuk bijak dalam ini,” tuturnya.
Suyatno meminta dari pihak dinas terkait (P dan K) itu ikut mengawal dan memberikan solusi. “Saya protes keras kalau memang ada anak-anak yang melakukan itu terus kemudian langsung diberhentikan, langsung dikeluarkan tanpa adanya surat peringatan itu, saya protes keras. Jadi tolong kepada pihak terkait yaitu dinas segera turun tangan karena ini jangan sampai terjadi yang seperti itu, keliatannya kan saklek banget,’ tegasnya.
Dengan tegas, Suyatno tidak menghendaki kalau sekolah seperti itu. Menurut dia, mengundurkan diri itu bahasa dikeluarkan secara halusnya. “Sebetulnya kalau anak itu tidak memberikan surat pernyataan mengundurkan diri, kan bisa saja, tapi mungkin kadang-kadang nyari jalan pintas yang lebih gampang, itu bikin surat pengunduran diri. Nah otomatis itu nama baik sekolah keliatannya dipegang oleh sekolahan, seolah olah pihak sekolah tidak memberhentikan tapi siswanya sendiri yang mundur. Itu gaya-gaya yang sudah biasa dilakukan dan kita paham sekali,” katanya.
Menyikapi sekolah yang tertutup dengan media, Suyatno menjelaskan sekarang jaman keterbukaan, mestinya pihak sekolah harus lebih terbuka. “Apalagi itu kan sekolahnya pak Darno ya, walaupun itu yang jadi kepala sekolahnya itu anaknya. Pak Darno itu kan mantan dewan dan beliau senior saya yang saya hormati sekali. Dan mestinya beliau-beliau lebih paham bagaimana era keterbukaan ini tetep harus kita berkesinambungan,” katanya.
Suyatno beranggapan kalau tertutup seperti itu, keliatannya seperti tidak mau ada campur tangan dari pihak lain. “Itu tidak bisa era keterbukaan ini harus tetap ada,” ucapnya.
Suyatno juga meminta pihak terkait dalam hal ini dinas harus segera turun tangan, cari solusi yang terbaik untuk anak-anak kita, jangan sampai sekolah bertindak terlalu keras dan sepihak.
(Fatah)
