Semarang – Liputan Warta Jatim, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas), khususnya yang terafiliasi dengan praktik premanisme.
Dalam forum bertajuk “Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI”, Bahtiar mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh daerah untuk rutin mengevaluasi kinerja Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas. Evaluasi dijadwalkan setiap hari Rabu, dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah pusat.
“Setiap pekan hari Rabu dievaluasi pelaksanaan tugas Satgas tersebut,” tegas Bahtiar di hadapan peserta forum.
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah meningkatnya gangguan investasi akibat aksi premanisme oleh oknum ormas. Data dari Ditjen Polpum menyebutkan sepanjang 2024 terdapat 1.540 kasus gangguan investasi yang ditengarai dilakukan oleh ormas bermasalah. Kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp900 triliun berdasarkan catatan Kementerian Investasi.
“Tindakan ini bukan hanya menghambat investasi, tapi juga menurunkan daya saing Indonesia di mata dunia,” kata Bahtiar.
Bahtiar mengingatkan, ormas sejatinya dibentuk untuk tujuan mulia, yakni mendorong pembangunan dan memperkuat semangat gotong royong masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Namun dalam praktiknya, banyak ormas justru menyimpang dari tujuan awal, bahkan melakukan tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum.
“Kalau ormas melanggar, berikan sanksi. Mulai dari administratif hingga pembubaran,” tegasnya.
Bahtiar menekankan bahwa negara tidak boleh tunduk kepada tekanan ormas yang melanggar hukum. Ia meminta Satgas yang telah dibentuk di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah, untuk berani bertindak tegas demi menjaga stabilitas dan iklim investasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Jawa Tengah, termasuk perwakilan dari Kejaksaan, TNI, Polri, Kesbangpol, serta Pemerintah Kota Semarang.
Kegiatan ini juga menjadi momen penting dalam penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Dirjen Polpum berharap bahwa aktualisasi Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan benar-benar menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
