Jakarta – Liputan Warta Jatim, Pemerintah tengah memasuki tahapan akhir persiapan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Program berskala nasional ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa berbasis koperasi modern.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, Ferry Juliantono, memastikan struktur kelembagaan koperasi hampir rampung. Hingga pertengahan Juli, tercatat 81.147 musyawarah desa khusus telah dilakukan, dengan 78.271 unit Kopdes atau 96,45 persen telah mengantongi pengesahan badan hukum.
“Insyaallah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam rapat koordinasi terakhir di Jakarta pada Selasa 15 Juli 2025.
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Kopdes/Kel Merah Putih, Zulkifli Hasan, turut dihadiri sejumlah menteri penting seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Desa Yandri Susanto
Pemerintah menyiapkan pembiayaan awal Kopdes melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Suku bunga ditetapkan sebesar 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi. Untuk mempermudah adaptasi, pemerintah mengusulkan masa tenggang (grace period) selama 6 bulan.
Ferry menjelaskan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur teknis KUR ini sedang dalam tahap finalisasi. Di saat bersamaan, pemerintah juga menyiapkan petunjuk teknis untuk layanan apotek desa atau klinik desa. Tak hanya itu, aturan distribusi LPG 3 Kg dari Kementerian ESDM juga akan segera terbit, membuka jalan bagi Kopdes menjadi pangkalan resmi tanpa izin tambahan.
Kopdes/Kel Merah Putih akan mengusung skema pembiayaan tiga pihak: koperasi, bank penyalur, dan distributor atau supplier. Setelah mengajukan pinjaman ke Bank Himbara atau BSI, koperasi akan dinilai kelayakannya untuk menentukan besaran pembiayaan.
“Kita sudah siapkan 103 percontohan Kopdes yang ekosistem bisnisnya sudah matang, lengkap dengan skema pembiayaan,” kata Ferry.
Koperasi-koperasi percontohan ini akan menjadi model operasional bagi ribuan unit Kopdes lainnya yang hadir secara daring saat peluncuran. Pemerintah memastikan BUMN terkait siap mendistribusikan produk dan layanan ke gerai-gerai Kopdes, sehingga rantai pasok barang kebutuhan pokok, pupuk bersubsidi, LPG 3 Kg, hingga layanan kesehatan bisa berjalan lancar.
“Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” imbuh Ferry.
Peluncuran Nasional di Klaten dengan Tema “Bangun Koperasi dari Desa, Indonesia Jaya”
Peluncuran pada 21 Juli di Klaten mengusung tema “Bangun Koperasi dari Desa, Indonesia Jaya.” Tema ini dianggap selaras dengan visi pemerintah membangun ekonomi nasional dari desa melalui koperasi modern.
Zulkifli Hasan menekankan bahwa peluncuran di Klaten hanyalah langkah simbolik. Pemerintah menargetkan operasionalisasi penuh seluruh Kopdes bisa tercapai pada 28 Oktober 2025.
“Ini adalah rapat finalisasi agar setelah diluncurkan tidak ada hambatan. Izin penyaluran LPG 3 Kg, pupuk bersubsidi, dan sembako akan diselesaikan. Kopdes akan otomatis menjadi pangkalan tanpa izin tambahan,” tegasnya.
Peluncuran nasional akan diikuti serentak secara daring di 38 provinsi. Presiden Prabowo akan terhubung langsung dengan gubernur, bupati/wali kota, kepala desa, dan BPD dari seluruh Indonesia. Kepala daerah diminta bergabung secara daring dari titik mock-up Kopdes di masing-masing daerah.
“Kami ingin kepala daerah hadir dari daerah masing-masing. Jadi selain di Klaten, semua provinsi tetap menggelar seremoni lokal,” kata Zulkifli.
Ia menutup rapat dengan menegaskan pentingnya keberpihakan dan kemudahan regulasi lintas sektor untuk mendukung kesuksesan program.
“Dalam tiga tahun ke depan, Kopdes harus jadi tulang punggung ekonomi desa,” pungkasnya.
