BANYUWANGI – Liputan Warta Jatim ll Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono meninjau harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran di Pasar Rogojampi, Banyuwangi pada Selasa (25/3/2025).

Peninjauan dilakukan Wabup bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di antaranya Pimpinan Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari dan tim TPID Pemkab Banyuwangi serta Satgas Pangan Polri.

“Kami ingin memastikan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran terkendali serta ketersediaan cukup menjelang hari raya yang tinggal kurang seminggu,” kata Wabup Mujiono.

Mujiono berkeliling pasar memantau harga sembako mulai dari harga daging ayam, daging sapi, beras, minyak goreng, hingga bawang dan cabai.

“Harga ayam ras terpantau stabil sejak awal puasa yakni Rp. 32 ribu, sedangkan untuk daging sapi memang terjadi sedikit kenaikan, jika di hari biasa Rp. 130 ribu sekarang naik menjadi Rp. 140-145 ribu,” kata Mujiono.

Sementara itu untuk harga bawang merah Rp. 48 ribu, naik dari harga sebelum puasa Rp. 42 ribu/kg, sedangkan bawang putih Rp. 42 ribu/kg. Untuk harga cabai terpantau masih cukup tinggi seperti beberapa bulan terakhir yakni di harga Rp. 100 -105 ribu/kg. Untuk harga minyak goreng Minyak Kita Rp. 17.500.

“Memang ada kenaikan untuk sejumlah harga bahan pokok tapi masih dalam kisaran yang terkendali. Sedangkan untuk harga cabai kenaikannya memang cukup tinggi karena mengikuti harga pasar secara nasional, masyarakat bisa menyesuaikan konsumsinya. Semoga setelah lebaran harga bisa segera normal kembali,” kata Mujiono.

Untuk jumlah stok bahan pangan Banyuwangi khususnya di Bulan Maret hingga Lebaran tersedia dalam jumlah yang cukup. Di antaranya daging ayam ras tersedia 911 ton, daging sapi 212,79 ton, telur ayam 1.143 ton, bawang merah 710 ton.

“Dari data yang saya pegang, semua stoknya surplus jika dibandingkan rerata konsumsi warga, sehingga saat ada kenaikan konsumsi jelang lebaran masih bisa mencukupi. Banyuwangi sendiri menjadi produsen hampir semua bahan pokok tersebut jadi warga tidak perlu khawatir stoknya,” ungkap Mujiono

Sementara itu Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari mengatakan stok beras cadangan pangan pemerintah tersedia sangat mencukupi, yakni 69 ribu ton di Gudang Bulog Banyuwangi. Jumlah ini, kata dia, cukup sampai tahun depan.

“Stok kami pastikan cukup meski perrmintaan beras selama ramadhan ini naik hingga 50 persen dari hari biasa. Untuk menjamin ketersediaan beras dan harga terkendali, kami juga menyuplai beras ke sejumlah pasar. Selain itu kami juga menggelar Pasar Murah bareng pemkab selama bulan ramadhan,” kata Dwiana.

Pasar Murah sendiri masih berlangsung mulai 11 – 29 Maret 2025 merata di seluruh kecamatan di Banyuwangi. Komoditi yang dijual di sana seperti beras SPHP kemasan 5 Kg dengan harga Rp. 57 ribu, beras premium dengan harga Rp. 70 – 71 ribu untuk kemasan 5 kilogram.

Bulog juga menjual minyak goreng Kita dengan harga Rp. 19 ribu/liter, gula pasir Rp. 17.500/kg dan tepung terigu Rp. 10 ribu di Pasar Murah tersebut.

“Memang dalam pantauan kami, dibanding tahun kemarin ada penurunan permintaan pasar. Namun begitu, kami pastikan stok mencukupi untuk kebutuhan permintaan pasar untuk Lebaran ini,” kata Dwiana. Red

BANYUWANGI – Liputan Warta Jatim, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi, Mochamad Mukaffi menggelar buka puasa bersama dengan sejumlah warga binaan dengan suasana penuh kehangatan, Senin (24/3).

Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Lapas tersebut dihadiri oleh Kalapas beserta beberapa pejabat struktural. Hal itu sebagai wujud kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Acara buka bersama ini terselenggara sesuai dengan petunjuk Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.

Menu yang disajikan terbilang sederhana, karena merupakan makanan yang sehari-hari didistribusikan bagi warga binaan. Meski begitu, momen ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara petugas Lapas dengan para warga binaan.

Mukaffi menyampaikan bahwa kegiatan buka bersama ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih hangat dan akrab dengan warga binaan.

“Ini adalah bentuk perhatian kami kepada mereka, sekaligus upaya untuk mendekatkan diri secara persuasif,” ujarnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi, momen ini juga dimanfaatkan untuk mengingatkan warga binaan agar turut menjaga ketertiban di dalam Lapas dengan mematuhi segala aturan yang berlaku.

Diharapkan, dengan adanya hubungan yang baik antara petugas dan warga binaan, Lapas Banyuwangi dapat terus berada dalam kondisi aman dan kondusif.

“Kami berharap semangat kebersamaan ini dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan optimal,” tambah Kalapas.

Salah seorang warga binaan, BDR, menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya melalui acara buka bersama tersebut menjadi motivasi tersendiri baginya untuk mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik dan terus berbenah diri.

“Ini bukti bahwa kami tidak dilupakan, terutama di bulan Ramadan. Acara seperti ini membuat kami merasa dihargai dan termotivasi untuk berubah lebih baik,” ungkapnya.

Dengan diadakannya acara ini, Lapas Banyuwangi kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan, tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai wadah untuk menebar kebaikan dan kehangatan di bulan yang penuh berkah ini.(Humas)

Ngawi, Jawa Timur – Liputan Warta Jatim ll Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali mencuat di Kabupaten Ngawi. Kali ini, SPBU Pertamina 54.632.01 Karangasri, yang berlokasi di Jalan Sukowati, diduga membiarkan para tengkulak bebas menguras BBM penugasan tersebut untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

para tengkulak ini melakukan pengisian sendiri menggunakan mobil Panther dengan berisi drum tangki, serta jeriken plastik. Praktik ilegal ini diduga berlangsung terang-terangan tanpa ada tindakan dari pihak SPBU. Bahkan, para operator di SPBU tersebut disebut ikut memfasilitasi dengan memberikan izin kepada tengkulak untuk mengisi sendiri, suatu tindakan yang jelas melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU.

SPBU Ngantru Ditutup, Tengkulak Beralih ke Karangasri

Sebelumnya, para tengkulak ini diduga menguras BBM subsidi di SPBU Pertamina Ngantru, Ngawi. Namun, akibat insiden kecelakaan di lokasi tersebut—di mana sebuah truk yang diduga mengalami rem blong menghantam SPBU hingga porak-poranda—SPBU Ngantru untuk sementara ditutup dan tidak beroperasi. Akibatnya, aktivitas ilegal para tengkulak ini beralih ke SPBU Pertamina 54.632.01 Karangasri.

Yang lebih mengejutkan, praktik ilegal ini diduga mendapat perlindungan dari oknum media dan lembaga tertentu. Warga sekitar mengungkapkan bahwa ada dugaan atensi atau “setoran” sebesar Rp1,5 juta per bulan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu agar praktik ini bisa berjalan tanpa hambatan.

Melanggar Aturan dan Berpotensi Pidana

Tindakan SPBU yang membiarkan penyelewengan BBM subsidi ini jelas melanggar berbagai regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 55 menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM

Dalam regulasi ini, BBM penugasan seperti Pertalite hanya boleh dijual kepada masyarakat sesuai peruntukannya, bukan untuk ditimbun atau diperjualbelikan kembali secara ilegal.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat merugikan konsumen.

Selain itu, keterlibatan oknum media dan lembaga tertentu dalam praktik ini juga melanggar Kode Etik Jurnalistik yang ditegaskan dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa jurnalis harus menolak segala bentuk suap dan kepentingan pribadi dalam pemberitaan. Oleh karena itu, Dewan Pers diminta untuk segera menindak oknum media yang terlibat dalam praktik ilegal ini.

Desakan Tindakan Tegas dari Aparat Penegak Hukum

Dengan adanya bukti-bukti dan laporan warga, masyarakat mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, serta aparat penegak hukum seperti Polres Ngawi dan Polda Jawa Timur untuk segera turun tangan. Jika praktik ini terus dibiarkan, maka selain merugikan negara, hal ini juga semakin memperburuk tata kelola distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah diharapkan segera menindak SPBU Pertamina 54.632.01 Karangasri serta para pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi. Jika tidak ada langkah konkret, maka kepercayaan masyarakat terhadap regulasi dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan semakin luntur.

(Redaksi)