LIPUTANWARTAJATIM.com ll Surabaya – Maraknya pungutan Bulanan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) di Surabaya membuat resah semua wali murid, hingga awak media ikut andil dalam pungutan Bulanan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut, namun sayang sekali Pemerintah Walikota Surabaya Eri Cahyadi bungkam dan tutup mata.
Bukankah Pemerintah Walikota Surabaya Eri Cahyadi larang adanya pungutan liar (pungli) di setiap sekolah, adanya pungutan uang kordinator kelas di SDN Ketabang, nampaknya membuat walikota Surabaya geram hingga instruksikan dinas pendidikan surabaya turun gunung gerak cepat untuk menyikapi pungutan liar (pungli) tersebut.
Namun sayang Pungutan bulanan dana kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) 2024 senilai Rp 5000,- perlembar sangat berat bagi semua para wali murid sekolah SD negeri hingga SMP negeri Surabaya, yang terkesan dibiarkan oleh Eri Cahyadi selaku walikota surabaya.
Salah satu orang tua (wali murid) yang anaknya sekolah di SMP negeri wilayah barat sangat keberatan dengan pungutan PMI ini, yang di mana anak mereka ada yang diberi 2 lembar kupon Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) oleh wali Kelas dengan nominal Rp 10.000,-.
” Bukankah sekolah larang adanya pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun, terus bagaimana dengan Bulanan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) ini, apakah tidak termasuk pungutan liar (pungli), ungkap salah satu orang tua (wali murid) yang kesal pada awak media.
Saat awak media konfirmasi melalui WhatsApp walikota Surabaya Eri cahyadi tidak berani memberikan respon, di sisi lain juga Yusuf Masruh selaku kepala dinas pendidikan (Dispendik ) Surabaya di temui awak media untuk konfirmasi tentang adanya pungutan Bulanan Dana Kemanusiaan PMI, di sekolah negeri SD – SMP negeri yang ada di surabaya juga tidak berani memberikan jawaban.
Berdasarkan pantauan awak media nilai pungutan Bulanan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) 2024 nilainya cukup fantastis, dari Rp 5.000,- perkupon dikalikan jumlah siswa sekolah SD negeri hingga SMP Negeri di seluruh Surabaya hampir mencapai 1M, dan kegiatan pungutan ini rutin tiap tahun, juga jadi pertanyaan bagi wali murid dan awak media di gunakan untuk apa pungutan tersebut.
Semua warga Surabaya sangat menyayangkan walikota Surabaya Eri Cahyadi membiarkan adanya pungutan PMI ini, pungutan lain diberantas habis habisan tapi pungutan PMI dibiarkan.
Media dan publik meminta agar walikota Surabaya Eri Cahyadi jangan bungkam dan tutup mata dengan adanya pungutan liar (pungli) ini, juga harus melakukan langkah cepat seperti halnya pungutan korlas agar segera bergerak cepat untuk memberhentikan pungutan PMI dan mengembalikan uang Bulanan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) yang sudah di terima.(Red)
