Lombok NTB – Liputan Warta Jatim Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan komitmennya untuk memperkuat kiprah koperasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi desa. Untuk itu optimalisasi potensi dan SDM pengelola koperasi menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu.
Untuk itulah, Kemenkop dalam upaya membangun ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemetaan Potensi Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Melalui Bimtek ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dikelola secara professional dan berbasis dengan serta dan potensi lokal. Dengan pendekatan tersebut, Kemenkop berharap koperasi menjadi wujud nyata pembangunan ekonomi desa yang tangguh dan mandiri.
“Kami ingin memastikan setiap koperasi desa dan kelurahan memiliki data potensi usaha yang valid dan terstandar, Dengan begitu, mereka bisa menyusun rencana bisnis yang konkret, berbasis potensi lokal, dan benar-benar kompetitif” kata Asisten Deputi Pemetaan Potensi Usaha Kemenkop, Lely Hiswendari saat membuka kegiatan Bimtek di Lombok, Sabtu (25/10).
Menurut Lely, dengan keberadaan data yang akurat akan membantu pengelola Kopdes memahami sektor unggulan di wilayahnya untuk kemudian dikembangkan menjadi peluang bisnis yang nyata. Maka dari itu, Lely menyoroti pentingnya validitas data desa dalam perencanaan dan pengembangan koperasi.
“Dengan begitu, mereka bisa menyusun rencana bisnis yang konkret, berbasis potensi lokal, dan benar-benar kompetitif,” ucapnya.
Sebagai upaya untuk memperkuat basis perencanaan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lely menegaskan bahwa Kemenkop saat ini telah menyiapkan tenaga pendamping berupa Business Assistant (BA) dan Project Management Officer (PMO). Diharapkan kehadiran mereka dapat mempercepat operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih di setiap wilayah.
“Untuk kegiatan ini akan dibiayai melalui dana dekonsentrasi provinsi dan dilaksanakan mengikuti silabus resmi Kemenkop, agar hasilnya seragam dan terukur di seluruh daerah,” imbuhnya.
Sementara itu terkait dengan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lely mendorong agar ada sinergi dengan berbagai pihak ataupun lembaga ekonomi di desa lainnya seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan Stasiun Pengisian BBM Umum Nelayan (SPBUN).
“Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ekonomi desa yang mandiri dan tangguh,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif Kemenkop ini. Ia membenarkan bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja.
“Harapannya, koperasi dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui program Desa Agromaritim,” ungkapnya.
Menurutnya, NTB memiliki potensi agrimaritim yang melimpah yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh Kopdes/ Kel Merah Putih. Potensi tersebut mulai dari rumput laut, perikanan tangkap, garam rakyat, hingga komoditas jagung, tembakau, dan sapi potong.
Berdasarkan Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES), perkembangan koperasi di NTB menunjukkan hasil positif. Dari 1.173 KDKMP yang tercatat, sebanyak 84 persen Kopdes/ Kel Merah Putih memiliki akun microsite, 42 persen memperbarui profilnya, dan 26 persen telah mengoperasikan gerai aktif. Bahkan, 7 persen koperasi telah menjalin kemitraan usaha.
“Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan swasta dan BUMN dalam pengembangan gerai Kopdes/ Kel Merah Putih,” ucapnya.
Bimtek ini digelar di Lombok Plaza Hotel & Convention, Nusa Tenggara Barat (NTB) denga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten lintas kementerian dan BUMN. Para narasumber ini akan memberikan paparan strategis untuk memperkuat ekosistem Kopdes/ Kel Merah Putih.
