Bandung – Liputan Warta Jatim. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hariyono, memberikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur Jawa Barat (Jabar), Kang Dedi Mulyadi (KDM), dalam menindaklanjuti 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurut Sugeng, langkah ini penting untuk memastikan warga Jabar tetap merasa aman dan nyaman.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk mengecek lima kabupaten/kota yang belum sepenuhnya menindaklanjuti arahan Mendagri. Gubernur Jabar bergerak cepat untuk memastikan semua arahan bisa dituntaskan,” ujar Sugeng dalam pertemuan di Rumah Dinas Sekda Provinsi Jabar, Rabu 10 September 2025.
Arahan Mendagri yang disampaikan pada Rakor 2 September 2025 pasca-aksi unjuk rasa 29 Agustus 2025 meliputi Melaksanakan rapat Forkopimda secara rutin, Aktif berdialog dengan tokoh masyarakat, Menyelenggarakan doa bersama lintas unsur, Menggiatkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial, Menunda kegiatan seremonial berlebihan, Kepala daerah dan keluarga diimbau tidak memamerkan kemewahan, Menunda perjalanan ke luar negeri bagi pejabat di wilayah rawan, Memastikan kepala daerah tetap berada di wilayah untuk pengendalian situasi., Mempercepat perbaikan fasilitas umum, Menggunakan bahasa santun dalam pernyataan public serta Mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat RT/RW.
Sugeng menekankan pentingnya pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai bagian dari ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Sebagai bukti komitmen, Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi langsung menginstruksikan seluruh bupati/wali kota di Jawa Barat untuk menuntaskan arahan Mendagri dalam waktu satu hari. Pengaktifan Siskamling pun akan diluncurkan dan dipublikasikan melalui jejaring media sosial untuk menumbuhkan rasa aman di masyarakat.
Selain itu, KDM menerbitkan tiga surat edaran (SE) penting yaitu SE Nomor 128/HM.03.01/PEMOTDA (2 September 2025) tentang peningkatan keamanan, ketenteraman, dan gotong royong masyarakat di Jabar, SE Nomor 7404/KK.01.04.03/PEMOTDA (9 September 2025) tentang peningkatan peran Satlinmas dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas, SE Nomor 134/KU.03.02/PEREK (9 September 2025) tentang optimalisasi pengendalian inflasi di kabupaten/kota se-Jabar.
Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman, menegaskan bahwa Gubernur beserta jajaran berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh arahan Mendagri, termasuk pengaktifan kembali Siskamling.
“Di bawah koordinasi Gubernur, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman bagi masyarakat. Seluruh perangkat daerah diarahkan bekerja cepat, responsif, dan tepat sasaran sesuai arahan Mendagri,” ujarnya.
Pengaktifan Siskamling, penguatan Satlinmas, serta program pro-rakyat menjadi prioritas dalam menjaga kondusivitas wilayah Jabar. Dengan sinergi antara Pemprov, kabupaten/kota, Forkopimda, dan masyarakat, Jawa Barat optimistis mampu menjaga stabilitas keamanan dan sosial politik pasca-aksi unjuk rasa, sehingga pembangunan dan layanan publik tetap berjalan lancar.
Pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jabar serta Sekretaris Dinas Satpol PP ini menekankan kondisi terkini pelaksanaan langkah strategis. Pemprov Jabar menegaskan keseriusannya dalam menjaga keamanan, memperkuat deteksi dini, dan memastikan negara hadir sebagai pelindung serta pengayom rakyat.
