Kendari – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya intervensi stok beras sebagai strategi utama menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi. Pesan tersebut ia sampaikan saat membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa 26 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Tito menyebut bahwa meskipun produksi beras nasional mencapai 30 juta ton dengan cadangan Bulog sekitar 4 juta ton, persoalan harga beras tetap menjadi tantangan besar.
“Nah, kemudian yang kita perlu waspada betul adalah beras,” ujar Mendagri.
Data harga di daerah mencatat fluktuasi yang cukup signifikan. Dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 233 daerah sempat mengalami kenaikan harga beras. Setelah dilakukan intervensi pemerintah, jumlah itu berhasil ditekan menjadi 191 daerah, namun kembali naik ke kisaran 193 hingga 200 daerah.
“Artinya apa? Persoalannya, ini kita perlu genjot lagi untuk intervensi beras,” tegas Tito.
Salah satu langkah konkret pemerintah adalah menggulirkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Beras ini dipasarkan dalam kemasan 5 kilogram dengan harga Rp60 ribu (Rp12 ribu per kilogram). Harga tersebut lebih murah dibandingkan harga acuan pemerintah Rp12.500 per kilogram, sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Namun, Mendagri menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh berhenti sebagai solusi sementara.
“Ini gerakan temporer, harus ada gerakan yang lebih berkesinambungan,” jelasnya.
Ia pun mendorong agar pasokan beras SPHP lebih banyak digelontorkan ke pasar rakyat sehingga mampu menekan kenaikan harga beras di tingkat konsumen
Tito memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kendari yang dinilainya dapat membantu menjaga stabilitas pangan di daerah.
“Saya doakan dengan acara ini, insyaallah pangan bisa terkendali di seluruh Sulawesi Tenggara, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tandasnya.
Acara GPM di Kendari juga dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Forkopimda Sultra, serta berbagai pihak terkait lainnya
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
